Antrean BBM Subsidi di Kaltim Disorot, Ini yang Harus Dicek
Ia meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kuota BBM subsidi untuk Kaltim, realisasi penyaluran, kebutuhan aktual, serta penyebab terjadinya antrean.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat, pemerintah daerah, ormas, dan LSM memperoleh informasi yang sama sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran.
“Semua pihak mempunyai tugas masing-masing. Pemerintah membuat kebijakan, BPH Migas mengatur dan mengawasi, Pertamina melaksanakan penugasan distribusi, pemerintah daerah membantu pengawasan di wilayah, dan APH menindak apabila ada pelanggaran hukum. Pembagian ini harus dipahami masyarakat,” ujar Sofyano.
Ia berharap persoalan antrean BBM di Kaltim tidak berkembang menjadi saling menyalahkan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, transparansi, dan pengawasan.
“BBM subsidi adalah uang negara dan hak masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, yang harus dicari adalah penyebab masalah dan instansi yang sesuai kewenangannya harus segera bertindak,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
