Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp6,8 Juta-Rp8,3 Juta per Bulan!
JAKARTA - Gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan. Besaran gaji manajer Kopdes Merah Putih tersebut diselaraskan dengan standar upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rincian gaji manajer Kopdes Merah Putih yang siap bekerja mulai 1 Oktober 2026. Dalam skema yang ditetapkan pemerintah, manajer Kopdes Merah Putih bakal menerima gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.
Zulhas menjelaskan, patokan nominal gaji tersebut diselaraskan dengan standar UMK di area tugas masing-masing. Penentuan ini turut memperhitungkan luasnya cakupan tanggung jawab kerja manajer yang diproyeksikan menjadi motor penggerak perekonomian di tingkat desa.
“Karena tanggung jawabnya berat, untuk mengembangkan ekonomi di desa itu, itu dilihat daerahnya, sesuai dengan UMK daerah itu antara Rp6,8 juta sampai Rp8,3 juta. Jadi sesuai dengan tempat jauh dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Rp6,8 juta atau Rp8,3 juta tuh sudah semuanya (berikut tunjangan)," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Selain menerima gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan, status manajer Kopdes Merah Putih adalah pegawai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan kontrak 2 tahun, yang bernaung di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
"Statusnya (manajer Kopdes/Kel Merah Putih) pegawai BUMN atau apa, ini pegawai kontrak waktu tertentu, selama 2 tahun,” kata Zulhas.
Zulhas memaparkan pemerintah menargetkan penuntasan penempatan seluruh manajer Koperasi Merah Putih rampung pada 1 Oktober 2026. Dalam proses distribusinya, penugasan setiap personel di unit koperasi diprioritaskan berada sedekat mungkin dengan domisili asal mereka.
Memasuki pertengahan Oktober, kementerian lintas sektor dijadwalkan menggelar agenda evaluasi terpadu guna mempercepat operasionalisasi koperasi di daerah. Langkah peninjauan ini tidak hanya ditujukan untuk menjamin kepastian pasokan barang dan komoditas di gerai koperasi, melainkan juga memastikan efektivitas pelayanan yang dijalankan para pramuniaga dapat terlaksana secara nyata.
"Jadi mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja. 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil para dirut. Mana saja yang sudah diisi. Karena koperasi ini kan bukan supermarket. Tapi dia infrastruktur pemerintah. Dia menangani masalah-masalah subsidi, bantuan pemerintah, dan lain-lain," kata Zulhas.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
