BI Perluas Underlying Operasi Moneter ke Obligasi Korporasi, Dorong Pendalaman Pasar dan Sektor Riil
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperluas jenis surat berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan (underlying) dalam pelaksanaan Operasi Moneter dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan kebijakan moneter pro-market yang terintegrasi langsung dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Gubernur BI Destry Damayanti menekankan pentingnya kelancaran transmisi sinyal kebijakan moneter melalui pasar keuangan agar dampak likuiditas dapat dirasakan langsung oleh pembiayaan dunia usaha dan rumah tangga.
Lewat pendekatan pro-market, BI tidak hanya mengendalikan likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga memicu geliat transaksi di pasar sekunder untuk mendukung sektor riil, seperti perumahan dan infrastruktur.
“Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien,” ujar Destry dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/10/2026).
Peresmian perluasan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (1/10/2026). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, Ketua Umum Apuvindo Ari Rizaldi, serta perwakilan perbankan dan lembaga keuangan nasional.
Mendukung langkah bank sentral, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta memperkuat kepercayaan para pemodal.
“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, di mana pun mereka berada,” tegas Suahasil.
