6 Fakta Penerima Bansos 2027 Wajib Daftar Ulang hingga Diubah Jadi Uang Tunai
5. Cara Daftar Ulang Penerima Bansos
Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.
Bagi warga yang membutuhkan pendampingan, Agen Perlinsos seperti Pendamping PKH, RT/RW, atau pun tetangga yang merupakan Kawan Perlinsos dapat membantu.
6. Ubah Skema Bansos-Subsidi dari Barang Jadi Cash
Di sisi lain, Luhut menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai memasifkan proses pendataan berbasis digital itu untuk mengetahui status sosial-ekonomi para penerima manfaat.
Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
Pemerintah menargetkan saat ini fokusnya adalah kepada para penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan sembako.
"Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.
Luhut mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Adapun peluncuran skala besar (roll out) GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026, didukung integrasi data antar-kementerian/lembaga berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan oleh anak bangsa.
Konsolidasi data tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi.
Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komdigi, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga pemerintah daerah.
"Sekarang sudah tercatat sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan yang terus disinkronkan. Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antar-kementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia," kata Luhut.
Luhut menambahkan bahwa seluruh data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan guna memantau daerah atau kementerian yang mengalami hambatan dalam percepatan digitalisasi dan pelaksanaan program Perlinsos ini.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
