6 Fakta Penerima Bansos 2027 Wajib Daftar Ulang hingga Diubah Jadi Uang Tunai
JAKARTA - Pemerintah akan melakukan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) 2027. Sebab data selama ini masih banyak penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Pendaftaran bisa dilakukan melalui perlinsos.kemensos.go.id.
Selain itu, pemerintah juga secara bertahap mengubah skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta penerima bansos 2027 wajib daftar ulang, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
1. Pemerintah Bidik 48 Juta Penerima Manfaat
Pemerintah membuka registrasi ulang calon penerima bansos untuk 2027 melalui perlinsos digital. Pemerintah menargetkan sebanyak 48 juta masyarakat terdaftar hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Registrasi ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada 2027. Target 48 juta pendaftar hingga akhir 2026 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses proses registrasi.
"Hingga Desember 2026, target kita besar: 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital," kata Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan di Kementerian Sosial, Rabu (30/9/2026).
Saat ini, jumlah masyarakat yang telah melakukan registrasi melalui perlinsos digital baru mencapai sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah akan memperluas akses dan sosialisasi di daerah untuk mengejar target tersebut.
2. Libatkan TNI-Polri
Luhut mengatakan, pemerintah mengerahkan berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, hingga TNI-Polri untuk memperluas jangkauan registrasi.
"Hari ini pemerintah menggerakkan seluruh kekuatan yang kita miliki, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat dan pegawai pemerintahan, TNI Polri hingga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan registrasi perlindungan sosial ini," ujar Luhut.
Luhut menekankan bahwa registrasi merupakan tahap awal dalam proses pendataan dan verifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang telah mendaftar tidak secara otomatis ditetapkan sebagai penerima bansos.
"Registrasi ini menjadi fondasi penting agar penyaluran bansos 2027 semakin tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Luhut mengakui digitalisasi bansos memang akan menghadapi kendala dari sisi kesiapan perangkat digital masyarakat. Oleh sebab itu ASN dan TNI/Polri akan membantu masyarakat yang belum memiliki perangkat teknologi tersebut.
"TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, ASN, pegawai di gunung-gunung sana, di kampung-kampung itu yang sulit dicapai mungkin oleh orang yang tidak punya HP, itu TNI-Polri itu turun," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, saat ini jumlah penduduk yang tercatat di dukcapil baru 98 persen dari keseluruhan populasi. Keterlibatan aparat negara diharapkan mampu mempercepat pendataan, sekaligus mengkurasi penerima bantuan negara ke depannya.
Dia menambahkan, selain TNI/Polri dan ASN, Masyarakat umum juga bisa untuk menjadi agen untuk pendataan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pemerintah bakal menyiapkan platform untuk memverifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan.
"Semua menggerakkan masuk ke RT semua, yang jalan ke RT. Karena di RT itu mungkin orangnya tidak punya HP yang baru, jadi TNI-Polri, Kementerian Agama, Penyuluh Pertanian semua kita libatkan. Ini menurut saya satu gerakan nasional yang diarahkan Presiden yang menurut saya sangat baik sekali," tambahnya.
Luhut menambahkan, baik TNI-Polri hingga ASN, maupun agen masyarakat akan melakukan pendataan hingga tutup tahun 2026. Sebab targetnya mulai kuartal I 2027, penyaluran bansos lewat sistem digital akan mulai digulirkan.
"Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba," tambahnya.
3. Tak Daftar Ulang, Tidak Dapat Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, perlinsos digital dirancang untuk membuka akses pendaftaran bagi masyarakat seluas-luasnya. Sementara proses verifikasi dan penilaian kelayakan dilakukan oleh sistem digital.
"Yang pertama, tentu seluruh penerima bansos, baik PKH maupun BPNT, akan diwajibkan daftar ulang lewat para pendamping atau secara mandiri. Itu dulu," kata Gus Ipul.
Sementara, bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos namun tidak melakukan registrasi ulang berpotensi tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat. Untuk itu, masyarakat diminta untuk segera mendaftar karena data dari Perlinsos digital ini akan digunakan untuk penyaluran bansos pada awal 2027.
"Ya bukan enggak mendapatkan bansos, ya ada peluang dia enggak mendapatkan bansos. Kita akan evaluasi, ya kan? Karena semua harus registrasi ulang," kata dia.
Dia menegaskan registrasi ulang itu sebagai sarana pemutakhiran data dan penilaian kelayakan penerima bantuan. Agar penyaluran Bansos bisa dijalankan secara tepat sasaran.
"Kita ingin memastikan bahwa antara nama, NIK, dan yang terima itu memang benar sama, gitu," sambungnya.
4. Manfaatkan AI
Sementara itu, Mensos menjelaskan bahwa pendaftaran penerima bansos akan memanfaatkan teknologi Artificial intelligence (AI). Hal ini diharapakan bisa membantu penerima yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.
"Di bawah kepemimpinan Pak Luhut, pemerintah menghadirkan teknologi untuk keadilan. Jadi teknologi ini dihadirkan supaya bansos diterima oleh mereka yang lebih berhak dan memperolehkannya," tuturnya.
"Digitalisasi bansos ini adalah untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos. Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran," sambungnya.
5. Cara Daftar Ulang Penerima Bansos
Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.
Bagi warga yang membutuhkan pendampingan, Agen Perlinsos seperti Pendamping PKH, RT/RW, atau pun tetangga yang merupakan Kawan Perlinsos dapat membantu.
6. Ubah Skema Bansos-Subsidi dari Barang Jadi Cash
Di sisi lain, Luhut menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai memasifkan proses pendataan berbasis digital itu untuk mengetahui status sosial-ekonomi para penerima manfaat.
Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).
Pemerintah menargetkan saat ini fokusnya adalah kepada para penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan sembako.
"Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.
Luhut mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.
Adapun peluncuran skala besar (roll out) GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026, didukung integrasi data antar-kementerian/lembaga berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan oleh anak bangsa.
Konsolidasi data tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi.
Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komdigi, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga pemerintah daerah.
"Sekarang sudah tercatat sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan yang terus disinkronkan. Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antar-kementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia," kata Luhut.
Luhut menambahkan bahwa seluruh data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan guna memantau daerah atau kementerian yang mengalami hambatan dalam percepatan digitalisasi dan pelaksanaan program Perlinsos ini.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
