Usulan Pajak Orang Superkaya Bisa Tambah Rp142,2 Triliun, Ini Kata Dirjen Pajak
JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto merespons usulan penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok masyarakat ultra kaya (high-net-worth individuals) di Indonesia.
Bimo mengapresiasi masukan dari berbagai lembaga kajian. Namun, ia menegaskan bahwa setiap arah kebijakan perpajakan harus melalui pengkajian yang matang.
Menurut Bimo, gagasan dan perhitungan dari pihak eksternal menjadi masukan berharga untuk memperkaya wacana kebijakan publik. Meski demikian, pemerintah memiliki data internal dan berbagai pertimbangan komprehensif sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan.
“Iya, itu kan keuntungan mereka, asumsi mereka. Kami juga punya data dan segala macam, kami punya pertimbangan. Jadi, boleh saja untuk memperkaya khazanah dan mendorong kebijakan. Kami apresiasi,” kata Bimo saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (15/10/2026).
Bimo menjelaskan bahwa perumusan dan pengkajian skema kebijakan perpajakan baru merupakan ranah unit teknis khusus di Kementerian Keuangan. Sementara itu, DJP berfokus pada pelaksanaan kebijakan serta administrasi dan pemungutan pajak.
“Kami juga punya Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang mengkaji hal-hal serupa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kalau saya, hanya eksekusi, di sisi administrasi dan pemungutan pajak,” jelasnya.
Usulan penerapan pajak kekayaan ini muncul dalam laporan kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
