Wamenkeu Tegaskan Kripto Bukan Uang, Pajaknya Tetap Berlaku
JAKARTA – Kebijakan perpajakan atas aset kripto perlu dipisahkan secara tegas dari penilaian keagamaan mengenai status syariah ekonomi digital. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur ekosistem aset digital di Indonesia.
“Kita tidak boleh mencampuradukkan kebijakan pajak dengan penilaian agama mengenai ekonomi digital dan aset kripto,” tegas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholis Ibnu Aman dalam acara Bright Talks and Conference (BRITACOF) di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Nurkholis menjelaskan bahwa ulama berwenang memberikan fatwa dan panduan syariat. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfokus pada pengawasan pasar dan transaksi perdagangan, sedangkan Kementerian Keuangan berwenang merumuskan kebijakan serta mengatur pemungutan pajak.
“Kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu menjaga agar aturan tetap jelas, adil, dan mudah dipatuhi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nurkholis kembali menegaskan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
“Di Indonesia, izinkan saya mengingatkan sekali lagi, hanya rupiah yang merupakan uang,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, juga telah menyampaikan pandangan mengenai status kripto sebagai komoditas atau aset, bukan uang.
Oleh karena itu, aset kripto dikenai pajak sebagai aset atau barang bernilai yang dapat menghasilkan keuntungan.
“Jika kita menyewakan rumah atau menjual sepeda motor dengan keuntungan, penghasilan dari kegiatan tersebut menjadi objek pajak. Begitu pula dengan aset kripto. Aset kripto adalah aset, meskipun bukan uang,” jelasnya.
Seiring dengan pertumbuhan jumlah konsumen aset digital di Indonesia yang telah melampaui 23 juta akun per Agustus 2026, pemerintah terus mendorong keterbukaan dan kepastian regulasi agar masyarakat merasa terlindungi.
“Tugas kita adalah membangun aturan yang dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Kewajiban kita adalah melayani kepentingan publik,” tutup Nurkholis.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
