Hashim: Ekonomi Indonesia Rp10.000 Triliun Belum Tercatat Negara
"The bad news adalah, seharusnya negara kita super kaya dan super kuat, jadi kita seharusnya G12. Tapi karena terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara tidak dipungut, maka selalu dipersoalkan pemerintah tidak bisa membiayai MBG (Makan Bergizi Gratis), tidak bisa membiayai Kopdes (Koperasi Desa)," ucap Hashim.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki kapasitas anggaran yang mandiri apabila transaksi ekonomi masyarakat dikenakan pungutan pajak minimal 11 persen secara tertib sesuai amanat undang-undang.
Hashim menyoroti soal kegagalan menjaring transaksi riil masyarakat menyebabkan rasio penerimaan kas negara tertinggal jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Dari akumulasi pajak, cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), porsi pemasukan Indonesia dinilai belum mencerminkan skala ekonomi yang sesungguhnya.
"Kita sekarang penerimaan negara adalah termasuk paling rendah di dunia, yaitu 12 persen dari PDB tercatat. Kita bandingkan negara tetangga kita Kamboja 18 persen, India 20 persen, negara jauh di Afrika 16 persen, semuanya negara-negara seperti ini penerimaan negaranya jauh di atas kita," tutur Hashim.
Kesenjangan rasio penerimaan tersebut berdampak nyata terhadap nominal pendapatan kas negara. Selisih 6 persen antara rasio penerimaan Indonesia (12 persen) dan Kamboja (18 persen) setara dengan potensi penerimaan sebesar Rp1.500 triliun yang hilang setiap tahun dari basis PDB tercatat Rp25.000 triliun.
Ketimpangan kapasitas fiskal tersebut dinilai sebagai ironi mengingat potensi ekonomi dan kapasitas bangsa Indonesia tidak kalah dibandingkan negara-negara lain. Perbaikan kinerja pemungutan oleh aparat dinilai mutlak dilakukan agar penerimaan negara dapat terdongkrak setara dengan praktik terbaik di kawasan.
"Ini seharusnya kita terima tiap tahun tambahan Rp1.500 triliun kalau kita seperti Kamboja. Dan saya kira sebagai bangsa kita tidak di bawah Kamboja, DNA kita sepintar dan secerdas orang Kamboja, seharusnya kita bisa dapat 18 persen," jelas Hashim.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
