"Karena itu, pertanyaan negara tidak berhenti pada bagaimana perusahaan diorganisasikan. Hal yang lebih penting adalah mengapa perusahaan tersebut dimiliki negara sejak awal," katanya.
Menurut Deni, arsitektur BUMN diperlukan sebagai cetak biru pengelolaan aset dan perusahaan milik negara. Kerangka tersebut mencakup penentuan sektor strategis yang perlu dikuasai negara, sektor yang dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sistem pengawasan, alokasi modal, hingga penyelarasan antara tujuan pembangunan dan kepentingan komersial.
Dengan demikian, konsolidasi berfokus pada penguatan struktur perusahaan, sedangkan arsitektur BUMN memberikan arah bagi negara dalam menentukan prioritas kepemilikan dan investasi.
Deni mencontohkan, konsolidasi dapat menjawab kebutuhan penggabungan sejumlah perusahaan tambang ke dalam satu holding untuk meningkatkan efisiensi. Sementara itu, arsitektur BUMN menjawab pertanyaan mengenai prioritas investasi negara di sektor pertambangan dibandingkan sektor lain, seperti teknologi, pendidikan, dan manufaktur berteknologi tinggi.
"Perbedaannya sangat mendasar," paparnya.
Belajar dari Singapura dan Malaysia
Dalam membangun arsitektur BUMN, Deni menilai Indonesia dapat mempelajari pengalaman sejumlah negara, seperti Singapura dan Malaysia.