Kementerian PKP Serap Anggaran Rp2,33 Triliun di Akhir 2026
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menerangkan bahwa laju serapan anggaran DJPKT ditopang oleh eksekusi sederet agenda prioritas. Program tersebut meliputi pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, fasilitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), revitalisasi kawasan kumuh, hingga penyediaan sarana sanitasi warga.
“Capaian realisasi anggaran ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat, balai, hingga satuan kerja provinsi. Kami terus melakukan pengendalian dan evaluasi agar setiap program dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Sri.
Jika ditinjau dari kinerja per satuan kerja, Satker PKP Provinsi mencatatkan serapan tertinggi mencapai 80,11 persen. Posisi berikutnya disusul oleh Satker DJPKT Pusat dengan realisasi 75,18 persen, serta satker balai melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebesar 68,99 persen.
Capaian kinerja unit-unit kerja ini menjadi modal bagi DJPKT untuk terus menggenjot penyelesaian program di berbagai pelosok daerah, sekaligus memastikan tertib administrasi dan ketepatan jadwal konstruksi.
Pada subsektor rumah susun perkotaan, DJPKT tengah menggarap 629 unit hunian yang terbagi ke dalam 13 menara (tower). Sampai dengan 10 November 2026, realisasi keuangan proyek rusun ini menembus 82,93 persen atau Rp233,78 miliar dari alokasi pagu Rp281,89 miliar.
Salah satu proyek strategis nasional yang terus dipacu adalah penyelesaian rusun di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran 2024–2026, yang kini progres konstruksi fisiknya telah menyentuh 99,09 persen. Pembangunan hunian vertikal ini merupakan strategi pemerintah dalam menjamin ketersediaan tempat tinggal layak di area perkotaan serta simpul-simpul pertumbuhan baru.
Sementara itu, lewat program BSPS atau Bedah Rumah, pemerintah menyasar perbaikan kualitas 113.632 unit rumah tidak layak huni di 38 provinsi.
Realisasi pencairan anggaran BSPS per 10 November 2026 telah berada di level 80,80 persen, yang setara dengan alokasi pembiayaan bagi 97.409 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.176 unit telah rampung secara fisik 100 persen, dengan progres Laporan Pemanfaatan Dana (LPD) tercatat sebesar 7,38 persen.
Melalui skema BSPS, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, kokoh, dan sehat.
Kementerian PKP memastikan akselerasi program BSPS berjalan simultan dengan pengawasan lapangan yang ketat, percepatan konstruksi, dan pelaporan administrasi yang transparan agar dana stimulan diterima langsung oleh pihak yang berhak.
Di luar proyek rusun dan bedah rumah, DJPKT juga memacu pembangunan infrastruktur penunjang permukiman. Pada program PSU, realisasi fisik di lapangan sudah menembus 94,20 persen, dengan serapan anggaran mencapai 56,42 persen atau setara Rp2,55 miliar dari pagu Rp4,52 miliar. Fasilitas dasar ini dialokasikan untuk menunjang kualitas 600 unit rumah yang tersebar di empat provinsi.
Adapun program penataan kawasan kumuh dengan target cakupan 75 hektare telah mencatatkan realisasi belanja sebesar 29,97 persen atau Rp11,73 miliar. Sementara itu, bantuan infrastruktur sanitasi permukiman yang membidik 1.000 unit di lima provinsi membukukan serapan dana 33,18 persen atau Rp3,57 miliar, dengan kemajuan fisik lapangan sebesar 34,46 persen.
Penyelesaian ketiga program infrastruktur penunjang tersebut menjadi perhatian utama dalam agenda evaluasi menjelang pergantian tahun anggaran. Percepatan fisik dan administratif terus digenjot secara presisi agar seluruh target rampung tepat waktu tanpa mengurangi spesifikasi teknis, demi mewujudkan lingkungan hunian yang tertata rapi, bersih, dan berkelanjutan.
Menghadapi penutupan Tahun Anggaran 2026, Menteri Maruarar Sirait kembali meminta jajaran DJPKT merapatkan koordinasi, meningkatkan intensitas supervisi, dan menjamin seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai koridor rencana.
Ketepatan administrasi keuangan ditekankan harus berpadu dengan ketuntasan fisik di lapangan, sehingga lonjakan realisasi anggaran mencerminkan mutu program yang terukur, tepat sasaran, serta akuntabel. Kementerian PKP bertekad terus mengawal tata kelola proyek melalui audit berkala dan penerapan asas keterbukaan publik.
Upaya menyeluruh ini merupakan wujud dukungan nyata Kementerian PKP terhadap Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi rakyat.
Dengan membidik target realisasi akhir sebesar 97,85 persen pada penghujung 2026, Kementerian PKP terus memastikan setiap rupiah anggaran negara bertransformasi menjadi bangunan berkualitas yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
