JAKARTA - Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menandatangani pakta integritas untuk memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba.
Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Langkah ini menjadi bentuk komitmen pelaku industri dalam merespons perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat vape serta wacana pelarangan dan pembatasan produk rokok elektrik.
Lima asosiasi yang terlibat dalam penandatanganan tersebut yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).
Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, pakta integritas tersebut mencakup tiga komitmen utama, yaitu mencegah penyalahgunaan narkoba, mematuhi batas usia penjualan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota asosiasi.
“Komitmen ini tidak berhenti sebagai pernyataan. Hari ini kami menuangkannya secara tertulis agar dapat menjadi pegangan bersama,” kata Budiyanto.
Dia menegaskan, penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam aktivitas industri yang bertanggung jawab.
“Kami mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani praktik penyalahgunaan tersebut dan melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat melalui saluran resmi,” kata Budiyanto.
Selain mencegah penyalahgunaan narkoba, APVI meminta seluruh anggota dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan usia pembeli untuk memastikan produk rokok elektrik tidak dijual kepada anak di bawah umur. Ketentuan batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
“Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra retail untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat,” ujar Budiyanto.
Dia berharap pemeriksaan usia tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan diterapkan sebagai prosedur rutin dalam setiap transaksi di seluruh jaringan penjualan vape. Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha, APVI juga menggerakkan program Berintegritas yang berlandaskan tiga aspek, yakni komitmen, standardisasi, dan implementasi.
“Komitmen mencakup kesediaan pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Standardisasi diarahkan untuk membangun ukuran kepatuhan yang sama, sedangkan implementasi memastikan standar tersebut benar-benar dijalankan dan dipantau,” kata Budiyanto.
Sedangkan Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo) menyoroti wacana pelarangan rokok elektrik yang dinilai berpotensi memperbesar peredaran produk ilegal di pasar gelap.
Ketua Arvindo Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar mengatakan, pelarangan produk legal tidak serta merta menghilangkan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba.
“Sindikat narkoba akan tetap mencari cara untuk memasarkan produknya melalui berbagai jalur, termasuk pasar ilegal yang lebih sulit diawasi. Market akan bergerak ke barang ilegal, ke pasar gelap dan tidak bisa dikontrol kualitasnya, tidak bisa dikontrol sumbernya. Menurut kami malah sangat berbahaya untuk konsumen,” ujar Firman.
Dia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pelarangan vape dalam mengatasi penyalahgunaan produk. Firman menyinggung Singapura yang kerap dijadikan contoh dalam pembahasan kebijakan pelarangan rokok elektrik. Penyalahgunaan justru mengalami peningkatan pada kuartal II-2026.
“Untuk penyalahgunaan perangkat vape pada narkoba merupakan tindakan oknum yang tidak seharusnya digeneralisasi sebagai persoalan seluruh industri. Pemerintah diminta membedakan pelaku usaha legal dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas illegal,” tutur Firman.
Firman mengungkapkan, stigma rokok elektrik identik dengan narkoba mulai berdampak terhadap kegiatan usaha sejumlah anggota Arvindo. Ia mencontohkan adanya anggota yang diminta mengosongkan tempat usaha meskipun telah mengeluarkan biaya untuk pembelian stok barang dan renovasi tempat usaha.
“Sudah terjadi stigma terhadap rokok elektrik, bahwa rokok elektrik adalah narkoba. Informasi yang sepotong-sepotong keluar sudah menyebabkan member kami dipaksa keluar, mengosongkan tempat,” ungkapnya.
Bahkan, terdapat anggota yang telah mendapatkan kepastian tidak bisa memperpanjang masa sewa tempat usahanya. Kondisi tersebut dinilai menambah tekanan bagi pelaku usaha ritel yang telah menginvestasikan modal untuk menjalankan bisnis vape.
Arvindo berharap pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dalam melihat persoalan penyalahgunaan rokok elektrik sehingga pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal tidak ikut dirugikan.
Meski menolak pelarangan, Arvindo menegaskan dukungannya terhadap pengaturan industri rokok elektrik, termasuk pemberantasan narkoba dan pencegahan akses produk nikotin bagi anak di bawah umur.
Firman meminta pemerintah melibatkan asosiasi ritel dalam proses pengawasan dan penyusunan kebijakan. Menurutnya, pelaku usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen dan jalur distribusi memiliki informasi mengenai kondisi riil di lapangan.
Dia juga menyoroti kontribusi produk dalam negeri dalam ekosistem rokok elektrik nasional. Mayoritas produk yang dipasarkan peritel, merupakan produk lokal, termasuk cairan rokok elektrik atau e-liquid.
“Industri vape juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja. Diharapkan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan pelaku usaha legal akibat tindakan pihak yang menyalahgunakan produk,” tegasnya.
Sementara itu, lima asosiasi industri vape menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pemerintah dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan seluruh rantai industri, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel.
Asosiasi berharap pengaturan industri rokok elektrik dapat dilakukan secara proporsional, berbasis data, tepat sasaran, dan dapat diterapkan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha serta tenaga kerja di sektor tersebut.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.