Advertisement
Advertisement

Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan BBM-LPG RI, Pemerintah Harus Perkuat Cadangan Energi

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |15:14 WIB
Konflik Timur Tengah Ancam Pasokan BBM-LPG RI, Pemerintah Harus Perkuat Cadangan Energi
Cadangan Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

Peningkatan tersebut juga mencerminkan arah kebijakan pengadaan Indonesia, sejalan dengan komitmen pembelian LPG dari Amerika Serikat dalam perjanjian dagang resiprokal kedua negara.

Di sisi lain, Indonesia mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah. Nigeria, Angola, Gabon, dan Brasil memasok sekitar 59 persen impor minyak mentah Indonesia pada Januari-Agustus 2026. Adapun pangsa Arab Saudi tercatat turun menjadi 17 persen.

Namun, diversifikasi negara pemasok tidak serta-merta membuat Indonesia terbebas dari dampak konflik geopolitik. Sebab, harga minyak dan produk turunannya tetap saling terhubung melalui perdagangan energi internasional.

"Diversifikasi pemasok dapat mengurangi ketergantungan pada negara tertentu, tetapi tetap menyisakan paparan terhadap harga global, jalur pelayaran, dan kilang negara tetangga," ujar Intan.

Dampaknya sudah terlihat sejak eskalasi konflik Timur Tengah pada akhir Februari 2026. Dalam dua pekan pertama konflik, harga minyak mentah Brent melonjak dari USD72,48 menjadi USD91,98 per barel.

Harga bensin di kawasan Asia bahkan mengalami kenaikan lebih tajam seiring pembatasan ekspor yang dilakukan sejumlah negara pemasok.

Tekanan tersebut turut meningkatkan biaya pengadaan energi Indonesia. Nilai rata-rata impor avtur per ton dari Malaysia pada Maret-Agustus 2026 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, harga LPG impor naik sekitar 25 persen.

Kondisi tersebut membuat nilai impor migas Indonesia melonjak hampir 44 persen pada April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Beban pengadaan semakin berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah hingga Juli 2026.

Intan menambahkan, risiko pasokan juga perlu dilihat dari jalur pelayaran dan sumber bahan baku negara pemasok. Minyak mentah dari Arab Saudi masih menghadapi risiko gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, jalur alternatif melalui Laut Merah juga menghadapi ancaman kelompok Houthi di kawasan Bab el-Mandeb.

Adapun pengiriman LPG dari Amerika Serikat yang melewati Terusan Panama memiliki risiko keterlambatan ketika kekeringan membatasi lalu lintas kapal.

Dia mencontohkan impor bensin, solar, dan avtur dari Singapura serta Malaysia. Meskipun jarak pengiriman dari kedua negara relatif dekat, kilang di negara tersebut masih mengandalkan minyak mentah dari kawasan Teluk.

"Membeli produk dari negara tetangga belum tentu menghindarkan Indonesia dari dampak gangguan di Timur Tengah. Pergantian negara pemasok juga belum tentu mengurangi risiko jika sumber bahan baku dan jalur pengirimannya tetap sama," tutur Intan.

Selain persoalan impor, Indonesia juga menghadapi tantangan distribusi BBM dan LPG di dalam negeri. Sebagai negara kepulauan, penyaluran energi membutuhkan jaringan logistik antarpulau yang panjang dan berlapis.

Untuk menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia timur, produk migas harus melewati beberapa terminal dan proses pengapalan lanjutan. Cuaca buruk, gangguan teknis kapal, hingga bencana alam seperti banjir dan longsor dapat menghambat distribusi.

Kondisi tersebut pernah tercermin dari antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali pada Oktober 2026 akibat keterlambatan kapal tanker.

Intan menilai kondisi tersebut menunjukkan stok nasional yang dinyatakan aman belum tentu menjamin ketersediaan pasokan di seluruh daerah. Gangguan pada satu titik distribusi dapat menghambat penyaluran berikutnya dan memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Pada Maret 2026, stok operasional BBM dilaporkan cukup untuk sekitar tiga minggu. Sementara itu, stok LPG dan solar berada dekat batas minimum operasional.

Dia mengingatkan, angka stok operasional tersebut tidak bisa langsung dibandingkan dengan standar Badan Energi Internasional (IEA) yang mengacu pada cadangan setara 90 hari impor neto. Sebab, keduanya memiliki dasar perhitungan dan cakupan stok yang berbeda.

Karena itu, pemerintah didorong mempercepat realisasi Cadangan Penyangga Energi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024.

"Pemerintah perlu mempercepat realisasi Cadangan Penyangga Energi karena stok yang selama ini menjadi acuan hanya mengandalkan cadangan operasional milik Pertamina," tegas Intan.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan cadangan energi yang dimiliki negara dengan menambah kapasitas penyimpanan sekaligus memastikan persediaannya terisi dan siap digunakan ketika terjadi gangguan pasokan.

"Indonesia membutuhkan cadangan yang dimiliki negara, dengan menambah kapasitas penyimpanan sekaligus memastikan persediaannya terisi dan siap digunakan ketika pasokan terganggu," ungkapnya.

Selain membangun cadangan energi, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas dan keandalan kilang, memperkuat fasilitas penyimpanan di daerah yang sulit dijangkau, serta menyiapkan jalur pengiriman alternatif. Diversifikasi impor juga harus mempertimbangkan asal bahan baku yang digunakan kilang negara pemasok serta risiko jalur pelayaran yang dilalui.

"Pada akhirnya, ketahanan energi Indonesia tidak cukup diukur dari besarnya stok nasional atau keberagaman negara pemasok, tetapi juga dari kemampuan memastikan pasokan BBM dan LPG tetap tersedia, terjangkau, dan terdistribusi secara andal hingga ke konsumen ketika terjadi gejolak global," pungkas Intan.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement