JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan progres pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai progres 22,75 persen, sementara Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen. Adapun pembangunan Gedung DPR I tercatat 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen.
Sementara itu, pembangunan Gedung Sidang Paripurna mencatat progres fisik 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif relatif lebih maju dengan capaian 41,49 persen.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sedangkan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) tercatat sebesar 25,27 persen.
Adapun pembangunan jalan kawasan yudikatif menunjukkan progres lebih tinggi, yakni mencapai 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai koridor target. Meski demikian, pelaksana proyek diminta meningkatkan intensitas pekerjaan untuk mengejar target hingga akhir 2026.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin dalam keterangan resmi, Selasa (17/10/2026).
Selain pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga memantau investasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Aswin menyebut Basuki turut memberikan arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi. Otorita IKN menekankan pentingnya kualitas konstruksi dan desain agar bangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampungan air sebesar 243.000 meter kubik. Progres konstruksi kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN menargetkan progres pekerjaan mencapai sekitar 56,62 persen pada akhir tahun ini.
Pembangunan kolam retensi menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city atau kota spons di Nusantara. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengelola limpasan air, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di IKN.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari Tahap II pembangunan IKN periode 2025-2029. Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 untuk melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di ibu kota baru.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.