"Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan," jelasnya.
Melalui studi tersebut, Ditjen Perhubungan Laut berharap dapat menentukan prioritas pengembangan pelabuhan sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjajaki kerja sama dengan calon mitra investasi.
Triono menegaskan hasil kajian tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus dapat ditindaklanjuti menjadi dasar konkret pengembangan infrastruktur kepelabuhanan.
Dia menambahkan, pelaksanaan kerja sama pengembangan pelabuhan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.
Pemerintah berharap keterlibatan badan usaha dapat mendorong pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat konektivitas dan sistem logistik nasional.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.