JAKARTA - Pemerintah berharap bahwa peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dapat meningkatkan porsi dana untuk infrastruktur menjadi lima persen dari produk domestik bruto (PDB) yang sebelumnya hanya dua persen.
Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur Luki Eko menjelaskan bahwa BUMN mempunyai proyek-proyek terkait infrastruktur sehingga dapat membantu perkembangan infrastruktur di Indonesia.
Selain itu, pihak swasta pun memiliki kesempatan yang sama untuk hal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut meningkatkan meningkatkan porsi infrastruktur dari PDB bisa meningkat minimal menjadi lima persen.
"Saya berharap mudah-mudahan BUMN dan swasta bisa ikut andil dalam peningkatan dana infrastruktur sebesar lima persen dari porsi PDB ke depannya," ungkapnya kala ditemui saat konferensi Pers Asia Pacific Ministerial Conference on Suistainable and Inclusive Infrastructure Development 2012 (APCM-SIID'12) di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/4/2012).
Dengan peran BUMN dan swasta dalam bidang infrastruktur tersebut diharapkan iklim investasi di Indonesia bisa lebih berkembang lagi ke depannya dengan lebih baik lagi.
Sekadar informasi, Asian Development Bank (ADB) menilai anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terlalu kecil. Indonesia seharusnya mengalokasikan minimal lima persen dari PDB-nya untuk infrastruktur.
Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sekira Rp160 triliun untuk infrastruktur atau dua persen dari PDB Indonesia yang mencapai Rp8.542 triliun. Dengan PDB 2012 yang mencapai Rp8.542 triliun, maka anggaran infrastruktur untuk Indonesia minimal Rp427 triliun.
(Widi Agustian)