MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa penetapan tarif maksimum pengisian saldo (top up) uang elektronik bertujuan untuk melindungi konsumen dari biaya top up yang mahal.
BI menyatakan dalam mengkaji Peraturan Bank Indonesia (PBI) soal besaran tarif maksimum telah menemukan pungutan biaya isi saldo uang elektronik yang terbilang mahal diberlakukan oleh penyedia layanan.
"Ada yang top up di ATM kena Rp6.500. Itu kan mahal sekali. Top up Rp100.000 kenanya Rp6.500, 6,5%. Nah kita enggak mau yang kayak gitu. Kita harus atur," kata Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Wijanarko di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Baca juga: Top Up E-Money Kena Biaya, Menko Darmin: Selama Market Berjalan Efisien, Tidak Usah Diatur
BI juga melihat adanya tarif isi saldo uang elektronik yang tidak seragam. Menurut pihaknya hal itu membuat masyarakat bingung lantaran tiap layanan penyedia isi ulang saldo memberikan tarif yang beragama. Oleh karenanya dia mengatakan BI perlu mengatur itu.
"Dan kita lihat juga ternyata kalau saya di merchant yang ini Rp1.000, yang ini Rp2.500, yang ini Rp3.000 nanti bingung kan masyarakatnya. Dengan semangat melindungi masyarakat agar tidak terombang ambing dengan harga yang enggak jelas ke sana kemari oke lah kita patok itu," jelasnya.
Baca juga: Transaksi Tol Pakai Uang Elektronik, YLKI: Harusnya Bisa Lebih Murah!
Adapun yang diatur BI, lanjut dia adalah besaran tarif top up maksimum. Sementara BI masih memberlakukan untuk tarif minimum yang boleh diberlakukan bank adalah Rp0. Artinya bank bisa menggratiskan top up e-money.
Sekadar diketahui, ketetapan BI mengenai tarif uang elektronik tertera dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).
(Martin Bagya Kertiyasa)