MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia atau Ease of Doing Business (EoDB) meningkat 19 peringkat menuju peringkat 72. Posisi ini lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, bahkan China berada di posisi 78.
Meskipun begitu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi. Menurutnya, masih ada beberapa keluhan dari beberapa investor asing terkait sulitnya perizinan di daerah.
Baca juga: Peringkat Doing Business RI Naik, Kepala BKPM: Persaingan ke Depan Makin Sulit
Oleh karena itu, dia bersama dengan Kementerian Lembaga terkait berusaha untuk melakukan perbaikan dengan cara memangkas izin di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk mengundang lebih banyak lagi investor asing untuk datang ke Indonesia.
"Pemerintah memfokuskan perhatiannya beberapa tahun yang lalu, presiden Jokowi mengakui penting EODB ini dan saya rasa di tahun pertama, lalu di tahun kedua dan ketiga kita bisa fokus," ujarnya saat ditemui di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
"Kita rapat-rapat lagi, di menko perekonomian, darmin, Karena telah mengundang kementerian badan-badan untuk mmendorong, bahkan ini terdiri dari seluruh komponen, dan menyelesaikan sengketa nasional," tambah dia.
Baca juga: Peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Posisi 72, Masih Kalah dari Vietnam
Dalam upayanya tersebut, dirinya menginginkan agar nantinya perizinan di daerah bisa lebih efisien. Baik dari sisi waktu pengurusan perizian, hingga cost yang dibutuhkan ketika mengajukan peizianan. "Kita melakukan brainstroming untuk mempercepat prosesnya, juga untuk teknologi tidak ada jalan pintas, kita harus benar-benar rinci," ucap Lembong
"Jadi kita berbicara mengenai 10 komponen seberapa cepat seberapa mahal, seberapa mudah dan cepat untuk sengketa eekonomi jadi ini seluruh gubernur bupati birokrat, untuk ini saya sangat senang dengan proses bisnis yang kita lakukan," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)