Moratorium Sawit Dinilai Kontradiktif dengan Kebijakan Biodiesel

JAKARTA - Kebijakan moratorium atau penghentian sementara penanaman kelapa sawit menjadi disinsentif bagi industri kelapa sawit. Tak hanya itu, kebijakan ini juga sangat kontradiktif dengan kebijakan perluasan penggunaan biodiesel 20% (B20).

Hal itu diungkapkan berbagai kalangan menyikapi keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang di teken pada 19 September 2018 lalu. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Econo mics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan yang dibuat. Ini mengingat pada 1 September 2018 kebijakan B20 resmi diberlakukan di Tanah Air. Namun, selang hampir tiga pekan kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tak sinkron dengan kebijakan sebelumnya. Sekarang, kata Bhima, pasokan biodiesel masih bermasalah karena ketidakpastian produksi sawit.

Baca Juga:  Kampanye Hitam Rugikan Industri Sawit Indonesia

“Kalau mau fokus kepeningkatan produksi sawit termasuk biodisel, harusnya sawit itu diberi banyak insentif bukan kemudian dihambat. (Ini) Sangat kontradiksi,” kata Bhima di Jakarta, belum lama ini. Keluarnya Inpres No 8/2018 ini, kata Bhima, juga jadi disinsentif bagi industri sawit nasional. Kebijakan ini sangat mengganggu gerak bisnis kelapa sawit, bukan hanya korporasi, tapi juga pekebun rakyat. “Sebab ada jutaan rakyat yang menggantungkan hidupnya ke sawit,” katanya. Bhima memaklumi inpres tersebut bertujuan agar perusahaan sawit dan pekebun rakyat melakukan intensifikasi lahan yang ada.