"Tiga hal itu yang mesti dilakukan pemerintah pusat," tukasnya.
Dalam diskusi itu, Ketua Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Banten, Akhmad Yuslizar, ikut menyikapi adanya hambatan perizinan eksplorasi di sejumlah daerah. Menurut Yuslizar, praktik tersebut adalah gaya tak cerdas yang justru melenyapkan peluang investasi terhadap blok eksplorasi baru.
"Karena rumitnya perizinan itu, para investor banyak mengeluh. Bayangkan mereka sudah menghabiskan hampir 1 triliun sebelum eksplorasi dimulai, karena bertumpuknya perizinan di daerah. Kita harus sadar, bahwa negara kita bukan lagi penghasil migas, kita sudah impor. Cadangan kita hanya tinggal 3,3 miliar barel, itu akan habis dalam 10 tahun. Sehingga kita memang butuh area eksplorasi yang baru," ujar Yuslizar.
(Feb)
(Rani Hardjanti)