Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menambahkan, dalam agenda ini nantinya juga membahas terkait daftar negatif investasi (DNI).
Baca Juga: Revisi DNI, Sri Mulyani Ingin Indonesia Jadi Tempat Investasi yang Baik
Pihaknya merasa heran kenapa justru pemerintah tidak melibatkan para pelaku usaha saat pengambilan keputusan terkait revisi relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
Nantinya dalam agenda Rapimnas juga membahas terkait relaksasi DNI, dan meminta masukan dari seluruh anggota Kadin yang hadir.
Padahal dalam pembahasan relaksasi DNI pada 2016, asosiasi di bawah naungan Kadin ikut menyampaikan dan memberikan masukan.