Pengusaha Tekstil Mengeluh Sulit Dapat Kredit Bank, Purbaya Siapkan KUR Khusus

Namun, Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menjelaskan adanya kendala administratif berdasarkan hasil audit BPKP dan OJK terkait rekam jejak penilaian ekspor di masa lalu.

"Masalahnya memang di masa yang lalu export judgement ini ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi," ungkap Sukatmo dalam kesempatan yang sama.

Menghadapi kebuntuan akses kredit komersial, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu tidak bisa memaksa Himbara untuk memberikan kredit kepada badan usaha tertentu karena merupakan kewenangan internal bank. 

Sebagai solusinya, pemerintah melalui Satgas P2SP tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus industri padat karya.

Namun, terdapat syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengakses fasilitas ini, yakni penyelesaian kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi akan diberikan KUR khusus setelah (denda tunggakan) BPJS-nya diselesaikan," tegas Purbaya.

Selain KUR khusus, pemerintah juga menyiapkan langkah pendukung lainnya diantaranya peluang penghapusan denda tunggakan BPJS melalui pembahasan dengan Kemenko Perekonomian dan Kemnaker, serta Kementerian ESDM akan menindaklanjuti permohonan pengurangan deposit gas dari tiga bulan menjadi dua bulan guna meringankan modal kerja (working capital) perusahaan.

Melalui Satgas P2SP, pemerintah berkomitmen untuk melakukan debottlenecking atau penguraian hambatan usaha secara bertahap agar sektor manufaktur seperti tekstil dapat kembali bangkit di tahun 2026.
 

(Dani Jumadil Akhir)