Amran menambahkan bahwa Indonesia berhasil menjaga kemandirian pangan tanpa impor beras sepanjang tahun 2025, dan optimistis tren ini berlanjut di tahun ini.
“Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” katanya.
Dengan cadangan yang melimpah, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Capaian ini sekaligus menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian Indonesia tengah berada dalam fase yang semakin kokoh dan mandiri.
Ketahanan Pangan RI
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, pencapaian ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengelola kedaulatan pangan.
“Ini bisa menjadi pertanda bahwa Pemerintahan Prabowo benar-benar serius dan bekerja keras mewujudkan ketahanan serta swasembada beras untuk negeri ini,” ucap Sofyano.
Berdasarkan data konsumsi beras nasional yang rata-rata mencapai 2,5 juta ton per bulan, Sofyano menilai pemerintah perlu terus didukung agar mampu meningkatkan cadangan beras dalam jumlah yang lebih besar. Ia menyarankan agar Indonesia memiliki stok penyangga minimal untuk kebutuhan enam bulan ke depan.
“Keberhasilan mewujudkan cadangan beras sebanyak 5 juta ton ini harus dijadikan agenda nasional jangka panjang. Ini langkah awal yang baik untuk mewujudkan ketahanan pangan enam bulan ke depan,” tambahnya.
Dukungan terhadap Kebijakan Setop Impor
Sofyano juga mendukung penuh keputusan pemerintah untuk tidak melakukan impor beras. Ia menilai kebijakan ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani lokal.
“Kebijakan ini akan mampu menyejahterakan petani beras di negeri ini. Impor beras, atau komoditas apa pun, pada dasarnya hanya menguntungkan pelaku impor dan negara pengekspor. Kita harus berpihak pada produksi dalam negeri,” tutup Sofyano
(Taufik Fajar)