Prabowo: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal RI dengan Demutualisasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta izin dan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan langkah demutualisasi pasar modal Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal guna mendorong transparansi, integritas, serta daya saing di tingkat global.

Hal yang mendasari langkah tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memulai pembersihan dan pembenahan mendasar di industri pasar keuangan domestik.

“Dalam upaya membangun bursa yang credible, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi,” ujar Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Negara menegaskan proses tersebut akan diakselerasi melalui skema demutualisasi bursa agar Indonesia memiliki pasar keuangan yang sejajar dengan bursa global utama.

“Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” tegas Prabowo.

Prabowo menggarisbawahi bahwa tata kelola pasar modal yang sehat bukan sekadar pemenuhan regulasi keuangan, melainkan instrumen penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha nasional.

“Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah masalah keadilan, soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya,” paparnya.