Suahasil Dilantik Jadi Menkeu, Dituntut Berani Ambil Kebijakan Fiskal hingga Antitesis Purbaya

Salah satu titik krusial tata kelola fiskal ke depan adalah penataan hubungan antara APBN dengan Badan Pengelola Investasi Danantara. Polemik setoran dividen BUMN memunculkan keraguan mengenai transparansi pengelolaan aset publik jika sumber daya negara justru bergerak di luar pengawasan parlemen.

"Batas antara investasi komersial, penugasan pemerintah, dividen publik, dan risiko fiskal di Danantara harus dibuat sangat tegas, dan Suahasil harus berani membuka persoalan tata kelola ini secara terang-benderang," kata Achmad.

Ujian kapasitas fiskal tersebut kian nyata dalam penyusunan RAPBN 2027 yang mematok target pendapatan negara sekitar Rp3.426 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.097 triliun. 

Di tengah ruang anggaran yang amat ketat, pemerintah dihadapkan pada kewajiban mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidibenergi, ketahanan pangan, koperasi, hingga anggaran fungsi pendidikan,bkesehatan, dan infrastruktur pertahanan.

Situasi anggaran yang terjepit tersebut menuntut Menteri Keuangan menjalankan fungsi filter kebijakan secara independen. Menkeu tidak bisa membiarkan postur anggaran jebol demi mengakomodasi seluruh ambisi program tanpa perhitunganbprioritas yang matang.

"Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang bertugas mencari uang untuk membiayai seluruh janji politik pemerintah, di sinilah Menkeu harus beranibmengatakan tidak," tegas Achmad.

Ia menambahkan, evaluasi anggaran wajib berbasis pada manfaat ekonomi riil, di mana subsidi energi dibenahi efektivitasnya dan penerimaan pajak diperluas melalui penegakan kepatuhan serta penutupan celah kebocoran, bukan dengan terus mengikis kantong kelas menengah. 

Keberanian Purbaya dalam memacu investasi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja tetap merupakan aspek positif yang perlu dipertahankan, namun cara eksekusinya harus dibersihkan dari eksperimen yang membingungkan pelaku usaha.

Kredibilitas pemerintah pada akhirnya akan dinilai dari konsistensi arah ekonomi serta transparansi anggaran, bukan sekadar kepatuhan administratif di atas kertas. Pergantian menteri ini dipertaruhkan bila kabinet baru gagal melakukan reformasi kualitas belanja dan penerimaan secara substansial.

"Jika Suahasil hanya berhasil menjaga defisit di bawah 3 persen tanpa memperbaiki kualitas belanja, penerimaan, tata kelola Danantara, danbakuntabilitas fiskal, maka pergantian Menteri Keuangan ini hanya akan menghasilkan stabilitas administratif," urai Achmad.

(Taufik Fajar)