Sebagai langkah operasional, pemerintah memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi dari hulu ke hilir (end-to-end). Sebelumnya, platform tersebut dilaporkan berhasil memangkas biaya logistik hingga 17 persen dan mempersingkat waktu layanan hingga 73 persen dalam lingkup business-to-government (B2G) dan government-to-government (G2G).
Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan pelabuhan darat (dry port) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pengembangan ini bertujuan mengurai kepadatan transportasi darat dan mengintegrasikan moda transportasi jalan, kereta api, serta laut.
Pemerintah juga memfasilitasi peremajaan armada truk melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar target penurunan biaya logistik nasional dapat tercapai.
“Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan rencana aksi pada Perpres ini, kami optimistis biaya logistik dapat ditekan sampai 8 persen. Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Airlangga.
(Feby Novalius)