Suahasil: Pajak Karbon Bukan Sekadar untuk Penerimaan Negara

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penerapan pajak karbon di Indonesia tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong dunia usaha beralih ke praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Suahasil menyampaikan hal tersebut saat menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Komitmen itu dibahas dalam serangkaian pertemuan bilateral dengan lembaga keuangan internasional dan negara mitra di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026).

“Bagi saya, penerapan pajak karbon bukan sekadar untuk mendapatkan lebih banyak penerimaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif agar dunia usaha menerapkan praktik yang lebih ramah karbon,” ujar Suahasil dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Komitmen terhadap transisi energi dan pengembangan pasar karbon menjadi salah satu fokus utama dalam diskusi Suahasil dengan jajaran pimpinan World Bank, International Finance Corporation (IFC), delegasi Singapura dan Thailand, serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Dalam pertemuan dengan Menteri Kedua Keuangan Singapura Indranee Rajah, Suahasil membahas pengembangan pasar karbon, skema pembiayaan campuran (blended finance), serta konektivitas energi melalui ASEAN Power Grid.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Gubernur JBIC, pembahasan berfokus pada pembiayaan infrastruktur energi hijau, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Legok Nangka, Jawa Barat. Kedua pihak juga membahas peluang kemitraan strategis dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Selain transisi energi, rangkaian pertemuan bilateral tersebut juga membahas penguatan kemitraan investasi dan pembiayaan ekspor.

Bersama IFC dan Indonesia Eximbank (LPEI), pemerintah mendorong mobilisasi pendanaan jangka panjang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di sektor manufaktur, pertanian, logistik, jasa, dan perikanan. Pemerintah juga mendorong perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui PNM, OTO Finance, dan Amartha.

IFC bahkan berencana memindahkan sejumlah posisi pimpinan senior dari Singapura ke Jakarta.

Dalam diskusi dengan Wakil Presiden World Bank untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Carlos Felipe Jaramillo serta Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste Carrie Turk, Suahasil menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas fiskal di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

World Bank menyatakan kesiapan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional, mulai dari digitalisasi pembiayaan UMKM dan inisiatif pertanian Agricollect hingga penguatan sektor kesehatan.

Rangkaian pertemuan tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk memanfaatkan kemitraan global dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, kredibel, dan berkelanjutan.

(Feby Novalius)