Pajak Daerah Selalu Capai Target, tapi Tax Ratio Masih Rendah

Selain penguatan basis data perpajakan daerah, integrasi data pertanahan dan perpajakan juga menjadi perhatian. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas administrasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama dalam mendukung pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Integrasi data dapat dilakukan melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan informasi pertanahan dan perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif.

Penguatan layanan juga mencakup pemanfaatan sistem elektronik serta penerapan standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Melalui penguatan basis data potensi PDRD dan integrasi informasi pertanahan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan dan pertanahan.

(Feby Novalius)