Pajak Daerah Selalu Capai Target, tapi Tax Ratio Masih Rendah

JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) diminta memperkuat pendataan dan perhitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong kemandirian fiskal. Penguatan basis data yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk optimalisasi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, mengatakan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi seluruh potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara optimal.

"Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah," ujar Teguh, Rabu (11/11/2026). 

Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki pemetaan potensi penerimaan, bukan hanya berfokus pada pencapaian target tahunan.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membangun Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat, lengkap, dan terintegrasi. Data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menganalisis potensi penerimaan serta menyusun kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif.

Teguh menjelaskan, keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan masih menjadi sejumlah kendala dalam meningkatkan PAD.

"Dengan data yang lebih komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi sumber penerimaan potensial dan menentukan langkah optimalisasi sesuai kondisi masing-masing wilayah," ujarnya. 

Selain penguatan basis data perpajakan daerah, integrasi data pertanahan dan perpajakan juga menjadi perhatian. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas administrasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama dalam mendukung pelayanan pertanahan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Integrasi data dapat dilakukan melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan informasi pertanahan dan perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif.

Penguatan layanan juga mencakup pemanfaatan sistem elektronik serta penerapan standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Melalui penguatan basis data potensi PDRD dan integrasi informasi pertanahan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan dan pertanahan.

(Feby Novalius)