Reformasi BEI Perlu Tiru Jepang dan Korea untuk Dongkrak Nilai Emiten

"Sehingga kalau efisiensi kapitalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka corporate valuenya, nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk, ya," jelasnya.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah juga meminta masukan dari pelaku pasar modal terkait kebijakan di sektor ekonomi riil yang dapat mendorong peningkatan nilai emiten. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kebijakan perpajakan, bea masuk, serta pengembangan energi hijau (green energy).

Fokus kedua adalah mempercepat penegakan aturan (enforcement) di pasar modal. Pemerintah ingin memastikan setiap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dapat ditindaklanjuti secara cepat apabila ditemukan pelanggaran atau diperlukan keputusan pengawasan.

Dradjad mengatakan, pemerintah menggunakan praktik di sejumlah negara sebagai tolok ukur percepatan penegakan aturan. Di negara-negara tersebut, proses tindak lanjut keputusan dapat berlangsung dalam waktu satu hingga tiga minggu.

"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah, kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujarnya.

Dia menilai pengawasan pasar modal Indonesia sejauh ini telah berjalan. Namun, pemerintah masih melihat perlunya peningkatan komunikasi kepada publik terkait keputusan-keputusan pengawasan agar lebih intensif dan transparan.