
Sementara itu, terkait kepastian hukum mengenai proyek berkelanjutan untuk pengusaha, Rini akan memperbaiki hal tersebut. Menurutnya, jika dalam pemerintahan sebelumnya ada proyek yang tidak dijalankan, maka sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintahan sebelumnya.
"Misalnya mengenai proyek kereta api itu ada hubungannya policy pemerintah secara menyeluruh, itu batal kenapa kita enggak tahu, itu dalam pemerintah sebelumnya. Nah sekarang kami melihat kembali semuanya itu tidak terlepas dari menteri-menteri terkait dalam hal ini seperti kereta api itu hubungannya dengan Kemenhub. Jadi sedikit beda ya," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)