nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dilarang Jual Minuman Beralkohol, Pengusaha Bali Protes

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 21 Maret 2015 22:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 03 21 320 1122123 dilarang-jual-minuman-beralkohol-pengusaha-bali-protes-no3qTDpQAR.jpg Dilarang jual minuman beralkohol, pengusaha Bali protes. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Bali, mendesak pemerintah agar memberikan dispensasi terkait regulasi yang melarang toko modern dan pengecer lainnya, termasuk warung yang luasnya 12 meter persegi menjual minuman beralkohol dengan kadar di bawah 5 persen.

Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Wakil Ketua DPD Aprindo Bali Wayan Wijana mengatakan, regulasi tersebut ikut mengancam pengusaha kecil. Survei Aprindo menyebutkan jika 78 persen penjualan minuman sejenis bir dengan kadar di bawah 5 persen ini ada pada pedagang tradisional.

"Kalau di tempat yang banyak wisatawan asingnya seperti Bali mereka dilarang jualan, bisa mati semua mata pencaharian pengusaha kecil,” ucap Wayan di Jakarta, Sabtu (21/3/2015).

Hal senada juga disampaikan Ketua Pengelola Pantai Desa Adat Legian (PPDAL), Wayan Suarta. Di Desa Adat Legian saja tercatat ada 660 pedagang yang kesehariannya menjual minumam sejenis bir, konsumennya mayoritas wisatawan asing.

"Munculnya regulasi itu, membuat sejumlah pedagang kecil resah. Tidak hanya dari sisi ekonomi, bahkan sektor pariwisata nanti juga akan terkena dampaknya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Bali, Tjkorda Raka Darmawan juga mengungkapkan hal yang sama. Permendag minol ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung tahun ini ditargetkan naik 5 persen dari tahun sebelumnya.

"Pengaruhnya terhadap kunjungan wisawatan memang tidak secara drastis, namun jangka panjang. Jika ini dibiarkan, wisatawan bisa berpindah ke negara lain seperti Thailand, Singapura atau Malaysia,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, mengungkapkan perlu adanya kajian ulang terhadap Permendag No 6 Tahun 2015.

“Yang perlu ditata saat ini sebetulnya adalah minol oplosan, bukan larangan menjual bir di toko modern dan warung,” tegasnya.

(wdi)

Berita Terkait

Alkohol

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini