Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pramono: Jokowi Tak Pernah Targetkan Program Listrik 35 Ribu Mw

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 September 2015 |19:13 WIB
Pramono: Jokowi Tak Pernah Targetkan Program Listrik 35 Ribu Mw
Ilustrasi: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Target proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw) dalam lima tahun ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) direvisi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menjadi 16 ribu mw. Menurut Rizal, 35 ribu mw hanya dapat dilakukan selama 10 tahun. Lalu apa tanggapan istana?

Sekteraris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pada dasarnya Presiden Jokowi tidak pernah menargetkan proyek pembangkit listrik 35 ribu mw dibangun dalam lima tahun. Dirinya berkilah, 35 ribu mw adalah kebutuhan listrik yang harus dipenuhi dalam lima tahun.

"Jadi sebenarnya, Presiden tidak pernah menargetkan 35 ribu mw, itu kebutuhan kita mendasar supaya kebutuhan listrik di Indonesia itu bisa terpenuhi dengan baik," jelas Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Pramono pun berkilah proyek 35 ribu mw yang ada dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) merupakan angka kebutuhan listrik yang harus dipenuhi. Padahal, Jokowi selama ini menyebutkan, proyek pembangkit listrik 35 ribu mw adalah target yang harus dipenuhi dalam lima tahun. Target tersebut pun tidak akan direvisi.

"Sekali lagi, 35 ribu mw itu bukan target di RPJMN, itu kan kebutuhan. Ada kebutuhan segitu," sambungnya.

Menurut Pramono, kebutuhan listrik tersebut merupakan laporan dari PT PLN (Persero) serta beberapa pejabat terkait yang bertanggung jawab soal kelistrikan. Diakui Pramono, setiap tahunnya kebutuhan listrik akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, revisi 16 ribu mw yang disampaikan Menko Kemaritiman Rizal Ramli adalah kemampuan pemerintah membangun proyek tersebut dalam lima tahun.

"Ya karena kebutuhan itu kan dari waktu ke waktu akan naik. Saya juga sudah baca rilis pak Rizal, sebenarnya itu lebih kepada kemampuan untuk bisa mencapai dari target itu. Kan seperti pemerintahan sebelumnya juga kan ada target, berapa yang ditarget. Tetapi sekarang ini, agar capaian lebih tinggi dari target memang harus ada perubahan perundang-undangan yang diperlukan," imbuhnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi lanjut Pramono menjelaskan, juga akan menggelar rapat terbatas membahas soal kelistrikan. Salah satu yang dibahas adalah soal kemampuan PLN dan swasta dalam menggarap megaproyek tersebut.

"Ini kan, menyangkut kebutuhan. Kebutuhan itu ada realtivitasnya. Nah, nanti kebutuhannya jadi berapa kita lihat nanti dalam rapat kabinet terdekat. Besok kita akan ratas. Besoknya akan rapat secara khusus, dua hal. Satu masalah deregulasi, dua satu masalah kebutuhan listrik," tukasnya.

(Rizkie Fauzian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement