Share

Daftar Penghasilan yang Bebas Pajak dari Single hingga Berkeluarga

Hendra Kusuma, Okezone · Senin 11 April 2016 15:56 WIB
https: img.okezone.com content 2016 04 11 20 1359782 daftar-penghasilan-yang-bebas-pajak-dari-single-hingga-berkeluarga-hup0589vnf.jpg Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan, pada pertengahan 2016 akan melakukan penyesuaian kembali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang sebelumnya Rp3,5 juta per bulan menjadi Rp4,5 juta per bulan.

Bambang menuturkan, alasan pemerintah meningkatkan besaran PTKP selain amanat pasal 7 UU PPh ayat 3, penyesuaian ditetapkan juga dengan PMK dengan catatan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, penyesuaian kembali PTKP lebih dikarenakan untuk melindungi atau meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga sebagai bentuk stimulus pajak yang mendorong tingkat konsumsi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena kami melihat potensi pertumbuhan ekonomi masih terhambat karena global yang belum pasti, sehingga harga komoditas masih rendah, sehingga kita harus menjaga tingkat pertumbuhan yang berasal dari konsumsi rumah tangga," kata Bambang saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/4/2016).

 [Baca juga: Kenaikan PTKP Bisa Dongkrak Konsumsi Domestik]

Bambang menuturkan, perkembangan besaran PTKP dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Terlebih jika dilihat dari 2000 hingga 2015, khususnya wajib pajak (WP) orang pribadi yang masih lajang. Pada 2001 PTKP dikenakan Rp2,88 juta per tahun, 2004 naik tajam menjadi Rp12 juta setahun, 2006 menjadi Rp13,2 juta setahun, 2009 menjadi Rp15,84 juta setahun, 2013 menjadi Rp24,3 juta setahun, 2015 yang terakhir Rp36 juta setahun atau sekitar Rp3 juta sebulan.

Menurut Bambang, ada beberapa ketentuan penetapan besaran PTKP bagi wajib pajak. Seperti wajib pajak menikah maka ada tambahan PTKP Rp3 juta, lalu jika menikah dan istrinya bekerja tambahan PTKP-nya Rp36 juta itu sendiri karena si istri, dan apabila menikah bekerja dan punya anak maka setiap anak sampai maksimum tiga itu akan menambah PTKP Rp3 juta per anak.

Sementara itu, dasar pemerintah menyesuaikan PTKP berasal dari upah minimum buruh. Pasalnya, PTKP itu harus menjadi bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi pokok.

Bambang menjelaskan, jika mengacu pada upah minimum, pada 2015 yang tertinggi diraih oleh Jakarta dengan Rp2,7 juta per bulan, dan yang terendah di NTT dengan Rp1,25 juta sebulan, sedangkan upah minimum kabupaten tertinggi adalah Karawang dengan Rp2,957 juta sebulan dengan yang terendah Banyumas dengan Rp1,1 juta per bulan.

Untuk 2016, sambung Bambang, dari data yang dimiliki setelah adanya tripartit maka UMP tertinggi tetap diraih Jakarta menjadi Rp3,1 juta per bulan, yang terendah masih NTT menjadi Rp1,425 juta per bukan. Kalau kabupaten yang tertinggi tetap Karawang naik menjadi Rp3,37 juta per bulan, yang terendah tidak lagi Banyumas tetapi di Gunung Kidul dengan Rp1,235 juta per bulan.

 [Baca juga: Gaji Rp4,5 Juta Tidak Kena Pajak, Ini Alasannya]

"Kalau dilihat angka ini terutama DKI dan Karawang, maka sudah di atas PTKP yang sebelumnya ditetapkan Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan, artinya kalau kita tetap mengenakan PTKP Rp36 juta tahun ini maka otomatis penerima UMP di DKI dan Karawang sudah dikenakan pajak, inilah pertimbangan kita untuk melakukan penyesuaian PTKP," jelasnya.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan pemerintah mengusulkan penyesuaian PTKP dengan mempertimbangkan besaran UMP 2016 baik kabupaten maupun provinsi, maupun pemerintah harus menjaga agar PTKP tidak harus diubah setiap tahun maka dalam waktu cukup lama kita mengusulkan dari Rp3,5 juta sebulan menjadi Rp4,5 juta sebulan atau 50 persen.

"Kenaikannya sama persis pada kenaikan yang 2015 dari Rp2 juta sebulan menjadi Rp3 juta sebelumnya yang sama-sama 50 persen, sehingga setahunnya PTKP Rp54 juta per tahun," jelasnya.

Bambang mendetailkan, dengan PTKP per bulannya Rp4,5 juta, maka untuk wajib pajak lajang per tahunnya Rp54 juta. Kalau dia menikah ditambah Rp4,5 juta, kalau menikah dengan istri yang bekerja maka ditambah lagi Rp54 juta, dan kalau punya anak setiap anak Rp4,5 juta. Secara detailnya, maka kalau tidak kawin PTKP Rp54 juta per tahun, kawin tanpa anak PTKP Rp58,5 juta per tahun, kawin anak satu PTKP Rp63 juta, kawin anak dua PTKP Rp67,5 juta, kawin anak tiga PTKP Rp72 juta.

Adapun, kawin dengan istri bekerja tanpa anak maka PTKP Rp112,5 juta per tahun, kawin dengan istri bekerja dengan anak satu maka PTKP Rp117 juta, kawin dengan istri bekerja dengan anak dua maka PTKP Rp121,5 juta per tahun, dan yang paling besar kawin dengan istri bekerja dengan anak tiga menjadi Rp126 juta.

"Kalau kita lihat, data BPS status rumah tangga yang paling banyak itu yang keluarga dengan dua anak, jadi kita ambil Rp67,5 juta per tahun yang nanti menjadi angka rata-rata PTKP di Indonesia," tandasnya.(rai)

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini