Curhatan Lengkap Sudirman Said soal Direktur Utama PLN
Saya dengar, Ibu Nicke akan presentasi, jangan defensif ya Bu, harus kita anggap sebagai kerjaan bersama, jangan jadi kuping Pak Sofyan.
Reminder untuk wilayah-wilayah yang belum terlistriki bagi Pemda-pemda (Pemerintah Daerah). Reminder sedikit UU Nomor 70 tahun 2007 mengenai kebijakan energi nasional. Sebentar lagi Perpres RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) akan keluar. Secara umum mengungkapkan, hemat minyak, gunakan gas bijaksana, fokus domestik, kebut energi terbarukan. Ini ditegaskan pada KEN (Kerangka Energi Nasional) dan RUEN.
Energi tidak hanya menjadi komoditi, tetapi sebagai pendorong ekonomi. Ini adalah faktor yang menentukan hilirnya ekonomi bagaimana.
Oleh karena itu sudah ditargetkan pada KEN dan RUEN pada tahun 2025, EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) 25 persen. Pada rapat kabinet ada yang berusaha mengurangi porsi EBTKE, alasannya karena tidak realistis, saya langsung menentang karena kalau kita menyetujui berarti kita menentang apa yang kita rumuskan bersama.
Terakhir, saya sudah mengirim surat ke PLN, catatan yang sudah ditembuskan ke Presiden, pada ratas (rapat terbatas) terakhir. PLN belilah setrum bukan beli mesin, artinya apa? Porsi pembangkit secukupnya saja, sisanya diberikan ke swasta, sehingga bebannya terbagi, kecepatan bertambah sehingga proses pembangunan dapat terbagi dengan berbagai macam pihak. Bahkan PLN diminta mengkaji kembali 10.000 Megawatt yang sudah diberikan, secara keuangan, proyek, cukup realistis atau tidak.
PLN juga harus concern dengan transmisi, jangan sampai pembangkitnya banyak tetapi transmisinya tidak terjaga. Kemudian Presiden menjawab, EBT memiliki concern lebih. Presiden menyatakan secara kebijakan sudah benar, harus dijalankan. Yang terakhir ditekankan persepektif tidak hanya ditekankan untuk kepentingan komersial, ini bukan jangka pendek, listrik yang berbeda dengan sektor lain.
Saya sudah kehabisan cara, saya ngomong ini agar kita bersama-sama dapat move. Ibu Nicke tolong sampaikan kepada manajemen. Hentikan kebiasan mengontes kebijakan pemerintah, Permen satu kontes, Permen tiga kontes. Kontesnya di publik, padahal tidak ada satu pun Permen disusun tanpa PLN.
