nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Total Potensi Penerimaan Perusahaan Over The Top Rp11 Triliun

Dedy Afrianto, Jurnalis · Rabu 23 November 2016 19:52 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 11 23 20 1549577 total-potensi-penerimaan-perusahaan-over-the-top-rp11-triliun-x53QhtfoP9.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA - Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pajak perusahaan Over the Top (OTT). Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv mengatakan, hal ini dilakukan mengingat tingginya potensi penerimaan tahun lalu dari perusahaan OTT. Jumlahnya pun mencapai USD840 juta atau Rp11 triliun (kurs Rp13.200 per USD).

"Total OTT kalau untuk tahun lalu USD 840 juta saya lupa itu, USD800 jutaan, 70% itu Google dan Facebook. Nah 70% Google dan Facebook itu 70% Google, 30% Facebook. Facebook ini penghasilan bersumber di Indonesia itu kira-kira USD160 juta," tuturnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Khusunya Facebook, pemerintah pun telah mengirimkan surat untuk melakukan pemungutan pajak. Facebook pun menjawab surat ini namun belum bersedia membayar pajak.

"Mereka welcome tapi mereka merasa tidak wajib. Ini kan pemajakan OTT ini kan baru terhadap pemerintah kita ini dan ini utuh cara baru, pendekatan baru. kita tidak bisa pendekatan tradisional untuk FB, Google, dan lain-lain," tuturnya.

"Sekarang berusaha melakukan penafsiran peraturan kita dengan rekayasa bisnis mereka. Mereka punya bisnis dalam bentuk jaringan, server, dan bagaimana proses bisnis mereka kita adaptasikan dengan peraturan kita yang lama ini," imbuhnya.

Menurutnya, alasan Facebook untuk menolak membayar pajak adalah karena karena tidak berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Untuk itu, butuh upaya lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Bagi mereka 'saya bukan BUT', kita harus punya cara baru teknik baru dalam melakukan menggambarkan proses bisnis mereka sehingga mereka BUT. Ini tantangan otoritas pajak seluruh dunia bukan Indonesia saja. Seluruh otoritas pajak seluruh dunia pusing menghadapi Google, FB, dan lain-lain," tuturnya.

Untuk itu, Kemenkeu pun akan menggandeng pihak Kemenkominfo untuk membahas pajak perusahaan OTT ini. Dengan begitu, maka pemburuan pajak perusahaan OTT akan semakin mudah.

"Dalam melakukan pemajakan terhadap OTT ini peran penting sebenarnya di Menkominfo, karena Menkominfo yang mengetahui kecepatan frekuensi, data apa, pemanfaatan internet di Indonesia yang dimanfaatkan OTT ini semua ada di Menkominfo. Masalahnya peraturan OTT ini masih liberal, masih belum ketat," jelasnya.

"Seharusnya setiap OTT yang masuk ke Indonesia, Menkominfo mengatur servernya itu harus ada di sini, jadi artinya penghasilan dari Indonesia disedot tapi bagian dari penghasilan mereka untuk pajak kecil. Harusnya Menkominfo yang mengatur kewajiban OTT untuk bermain di Indonesia, nah kita bagian pajaknya," tutupnya.

(rai)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini