Image

Terbitkan Aturan Bea Keluar Mineral, Sri Mulyani: Indonesia Dapat Hak yang Lebih Baik

Dedy Afrianto, Jurnalis · Senin 13 Februari 2017, 19:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 02 13 20 1617335 terbitkan-aturan-bea-keluar-mineral-sri-mulyani-indonesia-dapat-hak-yang-lebih-baik-eUehXVzWS4.jpg Ilustrasi: (Foto: Antara)

JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi untuk PT Freeport Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK.

Dengan adanya IUPK, maka Freeport dapat melakukan ekspor konsentrat. Hanya saja, Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya meminta agar besaran tarif bea keluar untuk konsentrat dinaikkan dari 5% menjadi 10%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 sebagai perubahan atas 140/PMK.010/2016 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, aturan ini sengaja diterbitkan dengan kehati-hatian pemerintah untuk melihat untung rugi pada berbagai aspek.

"Kami dari Kemenkeu adalah dari sisi menghitung kewajiban dan membandingkannya antara KK yang selama ini dilakukan oleh Freeport dan berapa jumlah penerimaan negara berdasar KK itu, dengan apabila terjadi perubahan melalui apa yg disebut Izin Usaha Pertambangan (IUPK). Dan bagaimana agar penerimaan negara tetap lebih baik," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Menurut Sri Mulyani, kontrak atau izin yang diberikan agar pengusaha memperoleh kepastian usaha. Namun, di sisi lain pemerintah perlu menjaga kepentingan republik secara teliti.

"Dimensinya banyak sekali yang tadi saya sampaikan. Dari sisi ekonomi daerah, dari sisi mebangun industri dalam negeri, dari sisi kita mendapatkan penerimaan negara, penerimaan negara ada yang dari pajak, PPH, PPN, ada yang dari royalti, ada yang dari PBB," tuturnya.

PMK ini juga diterbitkan dengan memperhatikan ekonomi daerah. Diharapkan, ekonomi daerah tetap dapat berkembang di tengah berkembangnya perusahaan tambang pada berbagai daerah.

"Jadi dua kepastian, yaitu kepastian bagi republik untuk mendapatkan haknya yang lebih baik, dan kepastian bagi mereka supaya mereka bisa merencanakan investasinya dalam jangka panjang dan jumlahnya signifikan, baik di pertambangannya maupun di hilirnya," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini