TREN BISNIS: Perintah Jokowi soal Pengelolaan Hutan hingga Tuduhan Kekayaan Ilegal Vladimir Putin
JAKARTA – Serikat Pekerja JICT menyatakan, perpanjangan kontrak JICT sudah dinyatakan BPK melanggar Undang-Undang tapi secara paksa dijalankan Direksi JICT. Uang sewa (rental fee) perpanjangan kontrak JICT senilai USD85 juta per tahun dibayarkan tanpa alas hukum kepada Pelindo II sejak 2015.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan hutan di Indonesia pun perlu dikaji secara lebih lanjut agar tak berorientasi pada proyek.
Selanjutnya, Mantan CEO Hermitage Capital Management Bill Browder menyebut kekayaan Presiden Rusia Vladimir Putin mencapai USD200 miliar, jauh melampaui Bos Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates. Browder mengatakan, Putin menyimpan uangnya di negara bagian Barat dan semua uangnya berpotensi terkena pembekuan aset dan penyitaan.
Ketiga berita tersebut menarik banyak minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.
Serikat Pekerja: Direksi JICT Sengaja Rugikan Pelanggan dan Korbankan Karyawan!
Serikat Pekerja JICT menyatakan, perpanjangan kontrak JICT sudah dinyatakan BPK melanggar Undang-Undang tapi secara paksa dijalankan Direksi JICT. Uang sewa (rental fee) perpanjangan kontrak JICT senilai USD85 juta per tahun dibayarkan tanpa alas hukum kepada Pelindo II sejak 2015.
“Pembayaran sewa ilegal ini yang mengorbankan hak karyawan yang tercantum dalam aturan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan,” ujar Sekjen SPJICT Firmansyah dalam keterangannya yang diterima Okezone, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Namun, lanjutnya, beberapa kali direksi wanprestasi terhadap risalah rapat pemenuhan hak pekerja yang sudah sesuai dengan aturan dan PKB.
“Atas nama uang sewa (rental fee) ilegal perpanjangan JICT, direksi nekat mengangkangi hukum di Indonesia, melakukan kesewenangan terhadap Hak Karyawan walau tercantum di aturan dan PKB serta mengorbankan pengguna jasa dengan jumlah kerugian diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah karena dampak mogok akibat wanprestasi direksi,” tukasnya.
