"Dengan sistem dan semua-semua, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, lebih transparan untuk semua stakholder. Jadi kita akan punya sistem. Karena dengan sistem ini, industri ini rawan suap kita bisa terlindungi," jelasnya lebih lanjut.
Transparansi ini, kata dia, juga bakal ditularkan ke Kontraktor KKS. Sebagai permulaan, katanya, SKK Migas bakal jadi institusi pemerintah yang pertama menerapkan standardisasi. Melalui ISO itu pula, dia menilai cost recovery juga bakal lebih terkendali.
"Kita menjadi yang pertama di institusi pemerintah jadi punya sertifikasi. Kalau sertifikasinya itu suatu hal pengakuan, yang penting tujuan kita adalah bagaimana tidak ada lagi penyuapan di SKK Migas. Sehingga kita mendapatkan tender atau metode pengadaan yang lainnya secara lebih fair dan menjamin harga yang paling fair, paling efisien sehingga cost recovery bisa kita kendalikan," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)