Gara-Gara Top Up Uang Elektronik Kena Biaya, Agus Martowardojo Dilaporkan ke Ombudsman
Selian itu, dia menilai lembaga perbankan yang menerbitkan uang elektronik mendapatkan dana murah dan bahkan gratis karena uang elektronik tidak berbunga. Dia melanjutkan, melalui kebijakan ini bank sentral secara terang-terangan mendukung rencana pengelola jalan tol yang mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll.
"Jadi ini kebijakan yang sangat salah dan justru kebijakan ini pro kepada pelaku usaha," kata dia.
Baca juga: Harusnya Didiskon, Kok Top Up Uang Elektronik Malah Kena Biaya?
Dalam laporannya, David mohon kepada Ombudsman RI untuk memberikan rekomendasi kepada Bank Indoensia untuk membatalkan rencana penerbitan kebijakan pengenaan biaya untuk isi ulang kartu elektronik. Bank sentral juga diminta untuk melindungi hak konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Rupiah kertas maupun logam dalam bertransaksi.
"Jadi saya himbau sekali lagi, tolonglah kebijakan yang akan dibuat ini tidak merugikan konsumen, tolonglah konsumen diberikan pilihan dia mau bayar tunai, dia mau bayar pakai uang elektronik tapi ada pilihannya," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
