nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Biaya Top Up E-Money Diterbitkan, BI Dinilai Kurang Mendengarkan Keluhan Masyarakat

Trio Hamdani, Jurnalis · Kamis 21 September 2017 14:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 09 21 320 1780304 aturan-biaya-top-up-e-money-diterbitkan-bi-dinilai-kurang-mendengarkan-keluhan-masyarakat-F7fjuG1fSp.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia belum lama menerima laporan dari pengacara yang fokus pada isu perlindungan konsumen, David Maruhum L Tobing. David melaporkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terkait dugaan tindakan maladministrasi pada kebijakan isi ulang uang elektronik atau top up e-money.

Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi I Dadang Suharma Wijaya menyatakan, Ombudsman akan menelaah laporan tersebut. Jika terbukti ada tindakan maladministrasi, maka Ombudsman akan memanggil pihak terlapor serta pihak terkait, termasuk Gubernur BI Agus Martowardojo.

Baca Juga: Ikut Peraturan, BCA Akan Turunkan Biaya Isi Uang Elektronik Jadi Rp1.500

Namun, nyatanya BI telah resmi menetapkan tarif maksimum pengisian saldo uang elektronik yang dicantumkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

Menyusul terbitnya aturan tersebut, David menyatakan sikap bahwa dirinya menyesalkan keputusan BI tersebut. BI dianggap terburu-buru dalam hal ini.

"Saya sangat menyesalkan tindakan BI yang tidak mendengarkan keberatan dari masyarakat dan seakan-akan ada sesuatu target yang harus dikejar terlebih lagi masalah ini sedang diselidiki Ombudsman tentang dugaan maladministrasinya," jawab dia ketika dihubungi Okezone di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Baca Juga: Gratis, Biaya Isi Uang Elektronik Jika Kurang dari Rp200.000 di Bank Penerbit

Meski aturan top up fee atau biaya isi ulang uang elektronik sudah ditetapkan oleh BI, kata dia, pihaknya akan tetap mengajukan keberatannya terhadap aturan itu.

"Ya, Saya akan tetap menggugat selama aturan tersebut merugikan konsumen. Saya harus lihat aturannya, karena untuk menggugat harus jelas obyek gugatnnya. Intinya nilai uang tunai yang dipegang masyarakat tidak boleh berkurang ketika diarahkan ke uang elektronik," tandasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini