Jokowi: DPR Ga Usah Bikin Banyak UU, Nambahin Ruwet
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'menyentil' DPR yang dinilai mambuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia tidak nyaman. Pasalnya, terlalu banyak aturan yang justru menghambat kemudahan berusaha.
Jokowi menyebutkan bahwa saat ini ada 42 ribu regulasi di Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha. Hal itu kontradiktif dengan keinginan pemerintah meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia terkait kemudahan berusaha.
"PR (pekerjaan rumah) masih banyak sekali. Mereformasi struktural kita tidak mudah. Saya udah bolak-balik sampaikan kita punya 42 ribu regulasi yang jerat kita sendiri," kata Jokowi dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI), di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Baca Juga: 2 Penyebab Kemudahan Berbisnis Jakarta Turun, Akar Masalahnya Perizinan
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan DPR untuk tidak terlalu membuat banyak undang-undang (UU). Jika terlalu banyak undang-undang, dikhawatirkan berdampak tidak baik karena perubahan dunia berjalan cepat maka harus diimbangi dengan undang-undang yang memudahkan.
"Saya sudah titip sama DPR engga usah banyak bikin UU, nambahin ruwet. Bikin aja 1-2-3. Enggak usah setahun 40 (UU). Satu sampai tiga cukup tapi kualitas baik. Kalau UU persulit kita sendiri gimana kita buat keputusan cepat karena perubahan dunia cepat sekali," lanjutnya.
Baca Juga: Kemudahan Berbisnis DKI Jakarta Ingin Peringkat 1? Selesaikan Dulu Masalah UMP
Bahkan Jokowi secara blak-blakan mengatakan banyak undang-undang yang ditelurkan melalui DPR terkesan titipan sponsor. "Dulu-dulu UU kita banyak yang titipan sponsor. Blak-blakan saja sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira ke depan hal seperti itu harus dihilangkan," tambah dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
