Tak Bisa Meriahkan Asian Games, LRT Jabodebek Beroperasi Juni 2019
BEKASI – Proyek pembangunan light rail transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) meleset dari target yang ditentukan pada Agustus 2018.
Awalnya pemerintah berharap dengan pengoperasian LRT dapat membantu perhelatan Asian Games 2018. Meski demikian, pengerjaan LRT terus dikebut dan diperkirakan beroperasi akhir Mei 2019.
“Kemungkinan LRT beroperasi mulai Juni 2019. Pengerjaan hingga saat ini masih berlangsung,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Kementerian Perhubungan Jumardi di Universitas Islam 45 (Unisma) Kota Bekasi, kemarin.
Baca Juga: Siap Sebelum Asian Games, Pembangunan LRT Jakarta Sudah 80%
Progres fisik pengerjaan pembangunan LRT hingga 24 November 2017 sekitar 25%. Rinciannya lintas pelayanan I Cawang-Cibubur44,6% danlintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas 11,4%. Kemudian lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur sekitar 26,3% dengan target semua lintasan LRT yang berada di Jabodebek sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019 dan akan dires mi kan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan, total kebutuhan lahan untuk pem bangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun, sekitar 14 hektare lahan untuk LRT masih dikuasai warga setempat. Seluruh lahan tersebar di empat daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan DKI Jakarta.
Di Jatimulya, Kemenhub membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta, yang enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya.
“Enam hektare dikuasai 300 kepala keluarga (KK). Sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Jumardi. Untuk pembebasan lahan membutuhkan 5-6 bulan, tapi ditarget pembebasan rampung Maret 2018.
Sementara tiga hektare yang harus dibebaskan lagi tersebar di beberapa titik di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Jakarta. Untuk pembebasan lahan seluas 14 hektare ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp1,6 triliun dari APBN. Dia mencatat nilai investasi pembangunan LRT mencapai Rp31 triliun.
Dana tersebut bukan diperoleh dari APBN, melainkan dari pinjaman yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dari nilai itu, pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, pembangunan kereta api ringan atau LRT dapat mengurai kemacetan di Bekasi dan sekitarnya. “Karena warga banyak memilih LRT,” ucapnya.
Menurut dia, kehadiran LRT di Jabodebek akan mengubah peradaban masyarakat Bekasi. Apalagi pemerintah akan membangun depo atau garasi kereta di Bekasi sehingga konsentrasi warga yang menuju Jakarta akan terpusat di sana.
“Masyarakat yang selama ini kehilangan banyak waktu di jalan karena kemacetan akan mendapat banyak waktu yang berkualitas karena LRT bisa memangkas waktu tempuh per jalanan,” ungkapnya.
Terlebih kondisi arus lalu lintas di Bekasi semakin semrawut. Berdasarkan kajiannya, setiap hari pola pergerakan kendaraan pribadi ke kawasan Summarecon Bekasi mencapai 31.000 unit dengan jumlah penduduk Kota Bekasi saat ini 2,8 juta jiwa. Apalagi pada 2020 mendatang dengan jumlah penduduk mencapai 3 juta jiwa tentu perlu langkah strategis untuk mengurangi kepadatan.
“Kepadatan ini lantaran pengendara sepeda motor lebih mendominasi. Warga memilih naik sepeda motor dan kendara an pribadi karena ingin mendapat kenyamanan dalam bertransportasi,” ujar Harun.
Pengamat perkotaan dan transportasi, Yayat Supriatna, menyarankan Pemkot Bekasi menerbitkan peraturan soal penataan ulang struktur ruang tata kota.
Sebab Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi akan menjadi daerah yang ter integrasi dengan transportasi publik atau transit oriented development (TOD). Ini menyusul pembangunan LRT di Bekasi. Apalagi di sana tengah di bangun double double track (DDT), Jakarta-Cikampek Elevated, dan Jalan Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu (Becakayu).
(Dani Jumadil Akhir)
