Menko Luhut Juga Minta Menteri Susi Kaji Aturan Cantrang

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 09 Januari 2018 20:41 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 320 1842574 menko-luhut-juga-minta-menteri-susi-kaji-aturan-cantrang-lg92ikOHNh.jpg Menteri KKP Susi Pudjiastuti. (Foto: ANT)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dituntut cepat untuk memberikan keputusan terkait penggunaan alat tangkap cantrang oleh Nelayan. Pasalnya sebelumnya Menteri KKP Susi Pudjiastuti memberikan batas waktu penggunaan cantrang hingga Desember 2017 yang lalu.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman mengaku setuju dengan kebijakan Menteri KKP untuk mengkontrol ikan. Pasalnya, ikan juga perlu diperhatikan agar bisa terus tumbuh kembang sehingga produksi ikan laut di Indonesia bisa meningkat.

"Saya setuju dengan Ibu Susi (Menteri KKP) ikan itu harus kita kontrol supaya dia bisa tumbuh," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Hanya saja, dia menyarankan Menteri Susi bisa mengkaji ulang pelarangan cantrang. Pasalnya, dirinya menerima beberapa masukan dari beberapa ahli di universitas Indonesia mengenai penggunaan cantrang yang tidak merusak ekosistem laut. "Memang perlu diperhatikan (ekosistem laut) tapi kan bisa atur. Tadi saya memberikan arahan juga bagaimana cantrang bisa digunakan dan tidak merusak," jelasnya.

Baca Juga: Menteri Susi: Ini Laut Indonesia, Enak Aja Maling Ambil Jatah Kita!

Menurut Luhut, Menteri Susi bisa saja memperbolehkan penggunaan cantrang oleh nelayan asalkan penggunaannya tidak terlalu dalam dan bisa merusak ekosistem laut. Ataupun dengan membatasi penggunaan cantrang dalam periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri KKP.

"Tadi saya ketemu sama Doktor dari Universitas Indonesia itu mengeluarkan kajian bahwa cantrang menurut mereka jangan yang sampai ke bawah itu karena ada cantrang yang benar menurut mereka. Atau itu bisa diatur juga misalnya setahun beroperasi 8-10 bulan di shorten area sehingga produksi kita ttp bagus produksi juga bisa tumbuh. itu dikontrol," kata dia.

Meski demikian, dirinya menyerahkan sepenuhnya kebijakan mengenai cantrang. Pasalnya, kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Menteri KKP. "Saya serahkan Bu Susi, jangan campuri lah itu (masalah cantrang)," ucapnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini