nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Luncurkan Kebijakan Satu Peta 17 Agustus 2018, Apa Itu?

ant, Jurnalis · Rabu 17 Januari 2018 17:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 17 320 1846405 jokowi-luncurkan-kebijakan-satu-peta-17-agustus-2018-apa-itu-O6r5pfAugK.jpg (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan hasil dari kebijakan satu peta (one map policy) akan diluncurkan oleh pemerintah pada 17 Agustus 2018.

"Intinya 17 Agustus kita akan launching dan praktis semua yang ada petanya selesai," kata Darmin di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

 Baca juga: Catat! Menko Darmin: Kebijakan Satu Peta Sangat Krusial dan Urgent bagi Indonesia

Darmin mengatakan pemetaan di Kalimantan dan Sulawesi yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sudah hampir selesai.

"Kalimatan sudah hampir selesai, meski tidak mencapai target 85 sekian, karena ada yang belum ada petanya. Kemudian Sumatera juga hampir selesai," jelasnya.

 Baca juga: Kebijakan Satu Peta, Menko Darmin Akui Masih Tumpang Tindih di Lapangan

Sedangkan, tambah dia, pemetaan di Jawa akan dimulai, namun diperkirakan tidak memakan waktu lama karena peta untuk kawasan ini sudah banyak tersedia.

Sebelumnya, pemerintah membuat kebijakan satu peta untuk menghilangkan potensi konflik atas penguasaan lahan yang selama ini masih terjadi di antara berbagai kelompok kepentingan.

Penyediaan satu peta ini dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tumpah tindih kepemilikan tanah yang sering menghambat pembangunan dan menghalangi investasi swasta.

Prioritas wilayah pemetaan antara lain kawasan pantai utara Jawa dan Kalimantan, karena merupakan daerah yang sering mengalami konflik sosial akibat perebutan lahan.

 Baca juga: Jokowi Singgung Target Peta Tematik Belum Terpenuhi, Begini Penjelasan Menteri ATR

Peta ini juga akan bermanfaat untuk menghitung potensi kekayaan alam Indonesia serta menjawab masalah penyediaan data perkebunan, pertanian dan kehutanan yang selama ini belum terpenuhi.

Kebijakan satu peta terlahir karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang menjadi dasar penguasaan lahan oleh sejumlah instansi, tidak merujuk pada satupun sumber rujukan Peta Dasar.

Selama ini, juga masih banyak peta perizinan pemanfaatan lahan dari instansi-instansi terkait, belum sepenuhnya mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, baik klasifikasi obyek geografis, skala maupun georeferensi.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini