Share

Transaksi Nontunai Baru 14%, Infrastruktur BPD Perlu Ditingkatkan

Yohana Artha Uly, Okezone · Selasa 06 Februari 2018 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 06 20 1855681 transaksi-nontunai-baru-14-infrastruktur-bpd-perlu-ditingkatkan-NIR5hKk5LB.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Bank Indonesia (BI) dapat mendukung transaksi nontunai di daerah dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Salah satunya dengan membantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyiapkan transaksi nontunainya.

Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyatakan, transaksi nontunai dalam anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi salah satu pencegah terjadinya tindakan pencucian uang.

Baca Juga: Wih! 8 Bank Pembangunan Daerah Kompak Terapkan Transaksi Nontunai

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.

Dia menyatakan, Kemendagri telah merespons Inpres tersebut dengan mengeluarkan surat edaran untuk Gubernur dan Bupati di Indonesia. Dimana mulai 1 Januari 2018 pemerintah daerah sudah harus terapkan transaksi nontunai.

Baca Juga: Simak! Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Sarankan Bank BUMN Suntik Modal ke BPD

"Dengan implementasi ini, dana (daerah) yang keluar masuk akan ketahuan sumbernya dari mana," ujar dia dalam acara pertemuan dengan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI seluruh Indonesia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Dia menyebutkan, pada tahun 2017 Pemda tercatat telah melakukan transaksi nontunai lebih dari 50% dari seluruh transaksi pelaksanaan APBD. Pada akhir tahun, Kemendagri targetkan transaksi nontunai APBD bisa mencapai 80%.

Oleh sebab itu, lanjut dia, bantuan BI dibutuhkan untuk implementasi transaksi non tunai. Di mana BPD yang menjadi tempat transaksi APBD rat-rat masih BUKI I, hal ini membuat sulit karena BUKU I belum bisa melakukan e-banking.

Baca Juga: Membedah Potensi IPO Bank Daerah, Apa Sih Kesulitannya?

"Berkaitan itu, tanpa bermaksud keluar dari norma dan aturan yang ada. Mohon dukungan BPD, melalui BI bagaimana BPD saat ini posisi I dan II diberi kesempatan sediakan sarana ataupun dukungan penerapan transaksi nontunai," ungkapnya.

Dengan penyediaan infrastruktur ini, kata dia, menjadi hal penting untuk  penerapan transaksi nontunai bisa seoptimal mungkin dipercepat. Pasalnya di negara maju transaksi nontunai bahkan sudah mencapai 93%.

"Kalau di negara luar, di Indonesia transaksi nontunai baru 14%, sedangkan Belgia, Inggris sudah 93," pungkasnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini