Image

PBB: Kegiatan Bisnis Indonesia Harus Selaras dengan HAM

ant, Jurnalis · Rabu 07 Februari 2018 15:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 07 320 1856081 pbb-kegiatan-bisnis-indonesia-harus-selaras-dengan-ham-s9leT5HOLo.jpg Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mendorong pemerintah dan perusahaan Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan bisnis dengan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusi (HAM) di Indonesia.

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat," ujar Zeid di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Pernyataan tersebut dia sampaikan di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia pada konferensi pers untuk misi kunjungannya ke Indonesia. Zeid menyebutkan, laporan dari masyarakat sipil dari Sumatera hingga Papua mengenai pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhadap para petani, pekerja, dan masyarakat adat.

"Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan ddan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan," ungkapnya.

Baca juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,07%, Kemenkeu: Nomor 3 Setelah China dan India

Untuk itu, menurut Zeid, dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek bisnis, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam, sangat diperlukan. Selain itu, kata dia, kegiatan bisnis di suatu lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bersifat bebas, adil, dan berdasarkan informasi yang akurat kepada masyarakat yang terdampak.

"Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," ujar Zeid.

Zeid juga menyampaikan perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum. Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam melakukan advokasi isu lahan dan lingkungan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini