DPR Tetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI Baru di Rapat Paripurna

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 03 April 2018 07:36 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 03 20 1881303 dpr-tetapkan-perry-warjiyo-sebagai-gubernur-bi-baru-di-rapat-paripurna-KLqIRxsYVs.jpg Foto: Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI (Yohana/Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI terpilih pada rapat paripurna hari ini, Selasa (3/4/2018).

Selain penetapan Gubernur BI, rapat paripurna juga akan menetapkan Dody Budi Waluyo sebagai Deputi Gubernur BI terpilih, jabatan yang diemban Perry sebelumnya.

Dalam rapat paripurna masa persidangan IV tahun 2017-2018 ini akan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, DPR RI. Rapat pun diagendakan mulai pada pukul 10.00 WIB.

 Baca Juga: Perry Warjiyo, Anak Petani yang Jadi Gubernur BI

Sebelumnya, kedua pejabat BI terpilih ini telah melakukan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI. Dody diuji pada Selasa 27 Maret 2018, bersama dua calon lainnya yakni Wiwiek Sisto Widayat, dan Doddy Zulverdi. Sementara Perry diuji pada Rabu 28 Maret 2018.

Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan itu pun dibahas dalam rapat internal Komisi XI usai menguji Perry. Sehingga, berdasarkan hasil musyawarah 36 anggota Komisi XI yang terdiri dari 10 fraksi memilih Perry sebagai Gubernur BI sedangkan Dody sebagai Deputi Gubernur BI.

Dalam agenda yang didapatkan Okezone, Agus Martowardojo, Gubernur BI saat ini, juga akan hadir dalam rapat tersebut. Agus sendiri akan menyelesaikan masa baktinya pada Mei 2018 mendatang.

 Baca Juga: Kisah Perry Warjiyo, Anak Petani yang Jadi Bos Bank Indonesia

Tak sendiri, Agus juga hadir bersama anggota Dewan Gubernur BI dalam rapat tersebut. Menyaksikan penetapan kedua pejabat baru BI tersebut.

Sekadar informasi, rapat paripurna hari ini, juga diagendakan membahas 3 hal lainnya. Rapat akan membahas penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 oleh BPK RI, Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil fit and proper test KAP pemeriksa laporan keuangan BPK RI, serta Penetapan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung tahun 2017.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini