JAKARTA - Perry Warjiyo akan ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan Agus Martowardojo yang memasuki masa pensiun atau purnatugas dalam rapat paripurna hari ini.
Perry, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi XI, dirinya memaparkan tujuh strategi untuk mencapai visi dan misinya.
Salah satu strategi Perry adalah mendorong peran bank sentral dalam pembangunan perekonomian. Strategi ini mirip dengan usulan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. BI diminta tidak sekadar menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, namun diberi mandat mendorong percepatan pembangunan.
Baca Juga: Perry Warjiyo, Anak Petani yang Jadi Gubernur BI
Anggota Komisi XI DPR Faisol Riza mengingatkan Perry untuk tidak melulu menuruti resep dari IMF yang bisa saja membawa situasi menjadi lebih buruk.
BI sebaiknya fokus pada hal-hal penting dan mendesak antara lain penurunan tingkat bunga perbankan, stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengelola neraca perdagangan yang defisit pada Januari 2018.
"Hal-hal inilah yang perlu diselesaikan Pak Perry sebagai gubernur BI terpilih. Tidak melulu mengikuti resep IMF karena lembaga ini acap salah," kata Riza dalam keterangan yang diterima, Selasa (3/4/2018).
Baca Juga: DPR Tetapkan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI Baru di Rapat Paripurna
Mengutip data resmi BI, Riza menyebutkan, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit sekitar USD0,68 miliar pada Januari lalu.
Defisit juga terjadi pada Februari 2018 yang mencapai USD0,12 miliar. Dari jumlah ini, maka total defisit dalam tiga bulan sejak Desember 2017 mencapai USD1,1 miliar.
Soal suku bunga kredit perbankan, menurut Riza, secara rata-rata masih tercatat di atas 10% hingga akhir tahun lalu.
Baca Juga: 7 Strategi Calon Tunggal Gubernur BI Perry Warjiyo, Apa Saja?
Berdasarkan data uang yang beredar BI, bunga kredit perbankan rata-rata tercatat 11,55% per Oktober 2017. Pun demikian dengan nilai tukar Rupiah hari-hari ini yang nyaris menembus Rp14.000 per USD
"Kita perlu belajar dari sejarah 1998, Argentina dan Yunani. Apalagi kepentingan IMF sebetulnya hanya satu, memastikan lembaga keuangan dan perbankan bisa membayar serta tidak peduli pada pengentasan kemiskinan," kata Riza.
