nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BI Minta Aturan Batas Maksimum Transaksi Tunai Tak Hambat Perekonomian

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 14:27 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 17 20 1887704 bi-minta-aturan-batas-maksimum-transaksi-tunai-tak-hambat-perekonomian-Gxf70vxv1p.jpeg RUU Pembatasan Transaksi Tunaik (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan pembatasan nilai maksimum transaksi tunai yang saat ini tengah digodok dalam Rancangan Undang-Undang (RUU), memang sejalan dengan kebijakan BI untuk mengurangi peredaran uang kartal atau cashless.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menyatakan, Bank Sentral mendukung perumusan aturan ini bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia menekankan agar aturan penggunaan uang kartal ini tak ganggu perekonomian.

Baca Juga: Transaksi Tunai Akan Dibatasi Maksimal Rp100 Juta

"Kita inginkan jangan sampai pelaksanaan undang-undangan (uang kartal) ini mengakibatkan tidak jalannya perekonomian, kita mesti bersama kawal," ujar dia di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Dia mengakui, dalam hal penggunaan nontunai Indonesia memang tertinggal dari negara lainnya. Setidaknya sudah banyak negara yang menerapkan pembatasan uang tunai yakni Meksiko, Prancis, Belgia, Armenia, Amerika Serikat, Bulgaria, Ukraina, dan Brazil.

"Kecenderungan penggunaan uang kartal kita masih sangat besar," imbuhnya.

Namun, untuk mengejar ketertinggalan itu, menurutnya perlu aturan yang juga tak menghambat kegiatan ekonomi lainnya.

"Misalnya pedagang sapi, itu satu sapi bisa seharga Rp10 juta. Satu truk itu bisa 17-20 sapi. Itu bisa jadinya Rp200 juta. Yang kaya gitu jangan sampai terkena," pintanya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam RUU ini akan diatur secara terperinci pelaksanaan ekonomi di setiap sektor.

Baca Juga: PPATK-Lembaga Intelijen Keuangan Argentina Bersinergi Cegah Pencucian Uang

"Makanya akan diturunkan lagi dengan peraturan pelaksanaan, itu yang musti kita smoothing (perhalus). Dan itu harus ada underlying kegiatan ekonomi yang jelas," jelasnya.

Erwin menegaskan, pihaknya mendukung pembatasan transaksi tunai untuk kegiatan yang ilegal. Seperti diketahui, transaksi dengan uang kartal sering digunakan untuk pencucian uang hingga tindakan korupsi.

"Misalnya penarikan Rp20 juta tapi lima kali dalam satu hari, itu tidak boleh karena lebih dari 100 juta. Itu yang tidak kita inginkan. Kalau aturan itu (RUU) untuk transaksi ilegal kita sependapat sekali," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini