nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Kaji Turunkan Batas Maksimal Transaksi Tunai, Jadi Rp25 Juta?

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 13:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 04 17 320 1887663 pemerintah-kaji-turunkan-batas-maksimal-transaksi-tunai-jadi-rp25-juta-5zcxggYBkx.jpg Foto: Pemerintah Kaji Turunkan Batas Transaksi Tunai (Yohana/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan pembatasan transaksi uang tunai maksimal sebesar Rp100 juta. Hal ini pun masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK).

Kendati demikian nominal itu dinilai masih tinggi, sehingga diharapkan ada pertimbangan untuk menurunkan batas maksimal transaksi uang kartal.

Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menilai, batas maksimal Rp100 juta bagi sejumlah lembaga penegak hukum masih tertalu tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan mengusulkan batas maksimal transaksi tunai hanya Rp25 juta.

"Angka Rp100 juta memang relatif tinggi. Tapi setelah berkembang dan masyarakat lebih banyak pakai nontunai. Bisa kita diskusikan untuk diubah," ujar Erwin di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Baca Juga: Transaksi Tunai Akan Dibatasi Maksimal Rp100 Juta

Di sisi lain, Ketua Tim Penyusun RUU PTUK Yunus Husein mengatakan, salah satu alasan batasan maksimal transaksi uang kartal Rp100 juta karena banyak negara menetapkan di angka tersebut.

"Di pasal 30 UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu Rp100 juta batasnya. Di mana-mana, lintas batas negara memang banyak pakai Rp100 juta. Yang di atas Rp100 juta dianggap high value, kalau yang di bawah itu dianggap ritel," paparnya.

Baca Juga: Transaksi di Atas Rp100 Juta Wajib Pakai NPWP

Kendati demikian, kata dia, pihaknya terbuka terhadap saran untuk menurunkan batas maksimal transaksi tunai. Adapun saat ini draft RUU yang telah disusun sejak 2014 tersebut sedang menunggu persetujuan dari kementerian terkait yakni Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan.

Selain kedua kementerian tersebut, perumusan RUU itu juga melibatkan PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, BPHN, akademisi dan tenaga ahli.

 

Nantinya usai disetujui RUU akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya di bahas di DPR RI. "Kalau di DPR ini diperbaiki, diperkecil bisa saja. Tapi di banyak negara pakai Rp100 juta," katanya.

 

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini